Dukcapil Genjot Digitalisasi Layanan Kependudukan, Aktivasi IKD Dipercepat

Petugas Dukcapil harus aktif hadir di tengah masyarakat, mulai dari sekolah, rumah sakit hingga lembaga pemasyarakatan.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi , menegaskan pentingnya layanan administrasi kependudukan yang inklusif dan berbasis digital dalam kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Kependudukan bagi Aparat Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota Angkatan I Tahun 2026 di Depok, Rabu (6/5).

Dalam arahannya, Teguh menyatakan pelayanan administrasi kependudukan tidak boleh hanya berpusat di kantor pelayanan. Menurutnya, petugas Dukcapil harus aktif hadir di tengah masyarakat, mulai dari sekolah, rumah sakit hingga lembaga pemasyarakatan guna memastikan seluruh warga memperoleh hak layanan yang sama.

"Setiap warga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas," ujar Teguh.

Fokus Utama

Ia menegaskan, fokus utama Ditjen Dukcapil saat ini adalah menghadirkan layanan yang lebih baik, cepat, sederhana, dan terintegrasi secara digital. Salah satu agenda prioritas yang terus didorong adalah percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

"Aktivasi IKD harus terus dipercepat, dengan tetap menjaga keamanan data sesuai standar internasional," tegasnya.

Kegiatan bimtek tersebut dibuka langsung oleh Teguh Setyabudi dan didampingi Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Muhammad Nuh Al Azhar, Direktur Bina Aparatur Dukcapil, Erliani Budi Lestari, Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah (IDKD), Agus Irawan, serta Plh Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN), Mensuseno.

Kebutuhan Mendesak

Direktur PIAK, Muhammad Nuh Al Azhar, mengatakan transformasi digital dalam tata kelola administrasi kependudukan kini menjadi kebutuhan mendesak. Menurutnya, data kependudukan yang akurat dan aman merupakan fondasi penting bagi integrasi layanan publik lintas sektor.

"Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Data kependudukan yang akurat dan aman menjadi fondasi bagi integrasi layanan publik di berbagai sektor. Melalui bimtek ini, kami ingin memastikan aparatur Dukcapil di daerah memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung transformasi digital nasional," ujarnya.

Nuh menjelaskan, kegiatan yang diikuti 100 peserta secara hybrid dari Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas aparatur daerah.

"Fokus utama kegiatan adalah peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan. Selain peserta dari daerah, kami juga mengikutsertakan profesional internal sebagai bentuk kolaborasi untuk meningkatkan kualitas SDM," katanya.

Materi Strategis

Dalam kegiatan itu, peserta memperoleh materi strategis terkait tata kelola sistem elektronik, implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, hingga pemanfaatan teknologi di pusat dan daerah. Narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara turut memberikan materi mengenai mitigasi risiko keamanan teknologi informasi dan penguatan sistem keamanan digital.

Sebagai bentuk apresiasi, Teguh Setyabudi juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah daerah yang telah mencapai 100 persen perekaman KTP elektronik. Selain itu, Ditjen Dukcapil turut memberikan bantuan satu unit perangkat Starlink guna mendukung konektivitas layanan administrasi kependudukan di daerah.

Daerah penerima penghargaan antara lain Sudin Dukcapil Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, serta Disdukcapil Kabupaten Bangkalan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas aparatur Dukcapil di seluruh Indonesia sekaligus menegaskan peran strategis Dukcapil dalam mendukung transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik nasional.