Kejar Target Perekaman Penduduk 100 Persen, Mendagri Minta Ditjen Dukcapil Lebih Agresif

Kurang lebih sekitar 97 hingga 98 persen data penduduk seluruh Indonesia sudah ada di dalam server Dukcapil.

Ia meminta penguatan sistem digital layanan Dukcapil agar semakin andal dan aman dalam mendukung transformasi digital nasional.

Mendagri menekankan perlunya percepatan pemulihan layanan sebagai wujud kehadiran negara dalam situasi darurat.

Percepatan layanan Dukcapil bencana oleh Kemendagri dinilai krusial untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan pemulihan pascabencana berjalan tertib, sekaligus menjaga kepastian identitas warga terdampak.

Digitalisasi bantuan sosial merupakan agenda strategis pemerintah guna memastikan kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu memperoleh haknya secara tepat.

Petugas Dukcapil harus aktif hadir di tengah masyarakat, mulai dari sekolah, rumah sakit hingga lembaga pemasyarakatan.

Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya layanan proaktif dari Dukcapil dalam menerbitkan KTP bagi pemilih pemula.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Timur (Kutim) terus mengintensifkan upaya jemput bola dan sosialisasi demi mencapai target administrasi kependudukan (Adminduk) yang ambisius pada tahun 2026, termasuk perekaman KTP-el dan kepemi

Teguh menekankan bahwa pembangunan sistem kependudukan tidak hanya berfokus pada penguatan infrastruktur seperti server, jaringan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah menyediakan Data Korban Bencana berbasis nama dan alamat guna mempercepat penyaluran bantuan serta rehabilitasi pascabencana.

Mendagri menekankan bahwa data kependudukan Dukcapil merupakan data paling lengkap dan mutakhir.

Disdukcapil SBT gelar layanan 'jemput bola' perekaman e-KTP di Utian Lima, Werinama, memastikan warga di wilayah 3T memiliki dokumen kependudukan sah. Apa urgensinya?

Menurut Bima, generasi milenial dan generasi Z yang mendominasi postur demografi saat ini merupakan calon pemimpin masa depan.

Daerah yang belum berhasil memperoleh penghargaan pada putaran kali ini diharapkan melakukan pembenahan terhadap berbagai indikator penilaian.

Pembagian regional ini merupakan hasil evaluasi agar penghargaan tidak didominasi oleh daerah dengan kapasitas fiskal kuat.

Mendagri menjelaskan, khusus untuk Regional Papua, penghargaan kategori kota ditiadakan dan diganti dengan kategori ibu kota provinsi.

Program tersebut akan menggerakkan berbagai sektor usaha, mulai dari perbankan, pengembang perumahan, hingga toko material bangunan.

Langkah cepat diperlukan agar pola kenaikan harga sejumlah komoditas yang berulang dari tahun ke tahun dapat diantisipasi.

Mendagri mengajak seluruh gubernur/wakil gubernur se-Tanah Papua untuk mendukung kegiatan tersebut.

Berdasarkan data yang dipaparkan, hampir 30 persen masyarakat di wilayah Tanah Papua belum memiliki hunian yang layak.

Mendagri menjelaskan, program perumahan rakyat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

SKB tersebut bertujuan memperkuat landasan hukum bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program penyediaan rumah bagi MBR.

Hal ini agar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak terhambat oleh persoalan administrasi.

Percepatan tersebut dinilai krusial agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang kini memasuki tahap pemulihan.