Mendagri Perintahkan Dirjen Dukcapil Turunkan Tim ke Tiga Provinsi Terdampak Bencana

Mendagri menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan pascabencana salah satunya diukur dari kembalinya fungsi pemerintahan dan layanan publik.

Pemerintah Kabupaten Agam bergerak cepat menerbitkan 1.822 dokumen Adminduk Penyintas Bencana yang hilang akibat banjir bandang, memastikan mereka dapat mengakses bantuan vital dan memulihkan hak administratif.

Pascabencana banjir dan longsor, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menggenjot percepatan pelayanan KTP-KK untuk memastikan warga dapat segera mengakses hunian sementara dan bantuan lainnya.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bergerak cepat memulihkan layanan adminduk pascabencana di Aceh Utara, menyerahkan dokumen penting dan bantuan sembako untuk warga terdampak.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk selalu hadir di tengah masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak bupati dan wali kota di Aceh untuk segera menyampaikan Laporan Kerusakan Fasilitas Umum Bencana, termasuk infrastruktur dan ekonomi, agar penanganan dapat dipercepat.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memimpin upaya pemetaan komprehensif untuk percepatan penanganan bencana Sumatera di tiga provinsi terdampak, memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif. Langkah ini krusial dalam Penanganan Benc

Kementerian Dalam Negeri mengirimkan 1.132 personel, termasuk praja IPDN dan ASN, untuk mempercepat pemulihan Aceh Tamiang setelah dilanda banjir besar, fokus pada restorasi layanan publik.

Menteri Dalam Negeri mengirim ratusan Praja IPDN Bantu Pemulihan Aceh Tamiang pascabencana, berfokus mengaktifkan kembali kantor pemerintahan demi percepatan pelayanan publik.

Mendagri Tito Karnavian memprioritaskan percepatan pemulihan layanan pemda pascabencana Sumatra dengan mengerahkan ribuan Praja IPDN. Bagaimana upaya ini mengembalikan fungsi pemerintahan dan ekonomi?

Mendagri menjelaskan, para praja IPDN akan ditugaskan membantu pembersihan wilayah terdampak sekaligus memulihkan fungsi pemerintahan desa.

Percepatan layanan Dukcapil bencana oleh Kemendagri dinilai krusial untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan pemulihan pascabencana berjalan tertib, sekaligus menjaga kepastian identitas warga terdampak.

Ini khususnya dalam mendukung ketahanan pangan sebagai salah satu agenda strategis pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.

Proses penyusunan naskah akademik perlu mempertimbangkan berbagai ketentuan yang telah lebih dahulu berlaku agar tercipta sinkronisasi kebijakan

Hal tersebut disampaikan Tri saat membuka Sosialisasi Implementasi Posyandu 6 Bidang SPM Tahun 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal tersebut disampaikan Tri Tito saat membuka acara Sosialisasi Implementasi Posyandu 6 Bidang SPM Tahun 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT.

Agenda yang mengusung tema 'Transformasi Teknologi dalam Mendukung Swasembada Pangan Nasional' tersebut dihadiri sekitar 50 ribu peserta.

Ia menjelaskan, semangat melayani menjadi kunci untuk memperkecil kesenjangan antara visi pembangunan dan realitas di lapangan.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga sekaligus membangkitkan semangat masyarakat pascabencana.

Tri juga menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda yang sehat, terdidik, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Ribka menjelaskan, berbagai program dalam Asta Cita dirancang untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Penguatan kualitas SDM aparatur Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas juga menjadi perhatian penting, termasuk dalam mendukung efektivitas penegakan Perda.

Bima mengapresiasi jerih payah praja IPDN yang telah berkontribusi nyata terhadap upaya pemulihan di Aceh Tamiang.

Wiyagus menambahkan, sinergi antarlembaga, termasuk hingga tingkat desa, menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas daerah.