Ipdn

Mendagri menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan pascabencana salah satunya diukur dari kembalinya fungsi pemerintahan dan layanan publik.

Mendagri menyampaikan bahwa dalam kurun waktu satu bulan penugasan telah terlihat perkembangan yang sangat baik di Aceh Tamiang

KemenPANRB dan Kemendagri berkomitmen penuh mempercepat Pemulihan Pemerintahan Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, memastikan layanan publik tetap berjalan efektif.

Dapur Umum IPDN di Aceh Tamiang tak hanya penuhi konsumsi ribuan personel satgas, tetapi juga bangkitkan perekonomian warga lokal dengan memanfaatkan bahan pangan dari daerah sekitar.

Operasional dapur umum dimulai sejak 4 Januari 2026, tak lama setelah kloter pertama praja diterbangkan ke Aceh Tamiang pada 3 Januari 2026.

Pemerintah Kota Medan memastikan operasional dinas tetap berjalan normal meski telah mengirimkan bantuan alat berat dan personel ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk misi kemanusiaan pascabencana.

Kementerian Dalam Negeri mengirimkan 1.132 personel, termasuk praja IPDN dan ASN, untuk mempercepat pemulihan Aceh Tamiang setelah dilanda banjir besar, fokus pada restorasi layanan publik.

Bima Arya Sugiarto, mereka akan mempercepat normalisasi roda pemerintahan daerah yang terdampak bencana.

Adapun kloter pertama sebanyak 413 orang praja IPDN diberangkatkan ke Aceh Tamiang pada Sabtu, 3 Januari 2026.

Menteri Dalam Negeri mengirim ratusan Praja IPDN Bantu Pemulihan Aceh Tamiang pascabencana, berfokus mengaktifkan kembali kantor pemerintahan demi percepatan pelayanan publik.

Tito Karnavian mempimpin Pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan Tahun 2025 di IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Senin (28/7/2025).

Presiden Prabowo Subianto direncanakan melantik sebanyak 1.110 lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXII sebagai Aparatur Sipil Negara

Mendagri Tito juga berpesan agar para ASN lulusan IPDN bisa menjadi penggerak sekaligus agen perubahan

Mendagri menuturkan, IPDN merupakan kawah candradimuka bagi para praja yang dididik untuk menjadi penyelenggara pemerintahan yang profesional.

Menurutnya, meskipun banyak ASN berasal dari berbagai perguruan tinggi, lulusan IPDN memiliki keunggulan karena dibekali pembelajaran spesifik pemerintahan.

Mendagri menyampaikan keyakinannya bahwa para lulusan akan membawa penguatan nyata bagi sistem administrasi pemerintahan Indonesia.

Calon pendaftar IPDN harus memenuhi kriteria yang ditetapkan, termasuk batasan usia dan tinggi badan.

Bupati Bengkulu Selatan (Bengsel) Rifai Tajudin menceritakan pengalamannya selama menjalani retret gelombang II di IPDN

Cari informasi mengenai sekolah kedinasan di Indonesia beserta prosedur pendaftarannya yang dapat membuka peluang untuk masa depan yang lebih baik.

Tomsi Tohir menjelaskan, alasan kepala daerah menggunakan seragam IPDN saat melakukan retret gelombang kedua.