Ratusan Praja IPDN Bantu Pemulihan Aceh Tamiang Pascabencana, Mendagri Optimistis
Menteri Dalam Negeri mengirim ratusan Praja IPDN Bantu Pemulihan Aceh Tamiang pascabencana, berfokus mengaktifkan kembali kantor pemerintahan demi percepatan pelayanan publik.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah mengirimkan ratusan praja dari Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu percepatan pemulihan pemerintahan dan pelayanan publik. Pengiriman ini dilakukan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, dengan masa tugas mulai 3 Januari hingga 3 Februari 2026.
Langkah strategis ini diambil untuk memastikan roda pemerintahan dapat berjalan normal kembali setelah diterjang bencana. Praja IPDN akan berfokus membersihkan serta mengaktifkan kembali kantor-kantor pemerintahan yang terdampak.
Pemulihan fungsi kantor pemerintahan dianggap krusial sebagai indikator utama kebangkitan suatu daerah pascabencana. Hal ini karena kantor pemerintahan merupakan pusat otoritas, perintah, dan sumber daya yang vital.
Peran Praja IPDN dalam Pemulihan Pemerintahan
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pengiriman praja IPDN ini terbagi dalam tiga kloter. Total personel yang diberangkatkan mencapai 1.132 orang, terdiri dari 863 praja dan sisanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kemendagri.
Tugas utama para Praja IPDN Bantu Pemulihan Aceh Tamiang adalah membersihkan kantor bupati dan sejumlah kantor perangkat daerah yang masih dipenuhi lumpur. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas pemerintahan belum dapat berjalan maksimal.
Setelah kantor pemerintahan berfungsi kembali, fokus akan diperluas ke fasilitas publik lainnya. Ini termasuk pertokoan hingga pelayanan pemerintahan desa, untuk memastikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dapat pulih.
"Nah, kita fokus kepada kantor-kantor dulu. Untuk menghidupkan pemerintahan. Kepala dinasnya biar masuk. Karena kantornya dia mau masuk gimana? Lumpur semua," kata Tito Karnavian, menekankan prioritas pemulihan infrastruktur pemerintahan.
Kondisi Terkini dan Harapan Mendagri
Berdasarkan peninjauan langsung di lapangan, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kondisi pemerintahan di Aceh Tamiang belum sepenuhnya pulih. Kantor bupati dan sejumlah kantor perangkat daerah masih dipenuhi lumpur, sehingga aktivitas pemerintahan belum berjalan maksimal.
Menurut Mendagri, pemulihan pemerintahan merupakan indikator utama kebangkitan suatu daerah pascabencana. Pemerintahan yang pulih akan memperkuat koordinasi, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik, hingga memulihkan ekonomi yang ditandai dengan hidupnya pertokoan, pasar, dan sektor sejenis.
Mendagri juga mengingatkan para praja agar mempersiapkan diri dengan baik, mengingat kondisi lapangan yang menantang. Ia menekankan pentingnya menjaga kesehatan serta tidak merepotkan pemerintah daerah setempat yang sudah menghadapi kesulitan.
"Yang penting, saya titip satu, jangan merepotkan pemerintah lokal karena pemerintah lokal sudah sulit. Kita datang mau bantu, bukan membuat mereka tambah sulit," ujarnya. Tito Karnavian juga tidak menutup kemungkinan Praja IPDN akan dikirim ke daerah lain di Aceh, seperti Aceh Utara atau Aceh Timur, jika bantuan di Aceh Tamiang dapat ditangani dengan cepat.
Sumber: AntaraNews