Kementerian Dalam Negeri

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak boleh dipecat jika kontraknya belum berakhir, memberikan jaminan perlindungan PPPK di tengah isu keterbatasan anggaran daerah.

Pemerintah Kota Makassar memberlakukan pembatasan open house Lebaran 2026 sesuai edaran pusat. Kebijakan ini diambil demi kepedulian sosial dan efisiensi kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah di Sumatra segera rampungkan data perumahan permanen bagi korban banjir, demi percepatan pembangunan hunian layak.

Wakil Gubernur Bengkulu Mian meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong memastikan optimalisasi pelayanan publik pasca-operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menimpa Bupati, menunjuk Hendri Praja sebagai Plt Bupati.

Wakil Bupati Hendri Praja resmi ditunjuk sebagai Plt Bupati Rejang Lebong oleh Mendagri setelah bupati nonaktif tersandung kasus hukum, memastikan pelayanan publik tetap optimal.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk meninjau RSUD Yowari, Kabupaten Jayapura, dan mendorong **Peningkatan Kualitas Layanan RSUD Yowari** demi masyarakat yang unggul dan produktif di masa depan.

Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid memastikan tidak melakukan perjalanan ke luar negeri selama libur Lebaran 2026, patuhi larangan perjalanan luar negeri kepala daerah dari Kementerian Dalam Negeri. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas dan pelayan

Proses Pergantian Antarwaktu (PAW) dua anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dari pokja agama dan adat masih menunggu persetujuan Kementerian Dalam Negeri, menjaga representasi unsur penting di Manokwari.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalokasikan dana Rp40 miliar untuk Anggaran Pembangunan Mamasa tahun ini, fokus pada infrastruktur jalan dan program vital lainnya, menunjukkan komitmen kuat untuk kesejahteraan daerah.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Zakaria Ali menyoroti peran Satpol PP Satlinmas yang krusial dalam penanganan bencana serta sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menerima mobil pemadam kebakaran hibah dari Korea Selatan, sebuah langkah strategis untuk memperkuat kapasitas layanan penanggulangan kebakaran di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari meninjau langsung aksi praja IPDN membersihkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Aceh Tamiang yang terdampak banjir bandang, menunjukkan komitmen pemulihan infrastruktur layanan publik.

Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil menegaskan komitmennya mendorong program responsif bencana. Ini dilakukan dengan strategi kebaruan dan adaptasi untuk mewujudkan kewilayahan tangguh.

Wakil Mendagri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya sinergi regional pengelolaan sampah serta ketegasan daerah dalam menghadapi masalah limbah yang kian mengkhawatirkan.

Pemerintah Kota Bogor resmi membuka seleksi calon Direksi Perumda Tirta Pakuan untuk masa jabatan 2026-2031, mencari profesional berintegritas untuk meningkatkan pelayanan air minum.

Pemerintah Kota Sorong menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026 senilai Rp1,08 triliun kepada OPD, menandai komitmen pelayanan publik di awal tahun anggaran dan prioritaskan kebutuhan masyarakat.

Wakil Menteri Dalam Negeri meminta Praja IPDN Aceh Tamiang segera bergerak memulihkan roda pemerintahan dan pelayanan publik di daerah yang terdampak bencana.

Menteri Dalam Negeri mengirim ratusan Praja IPDN Bantu Pemulihan Aceh Tamiang pascabencana, berfokus mengaktifkan kembali kantor pemerintahan demi percepatan pelayanan publik.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa objek vital di lokasi bencana Sumatera dan Aceh berangsur pulih, mempercepat Pemulihan Pasca Bencana Sumatera Aceh demi keberlangsungan layanan publik dan ekonomi.

Mendagri Tito Karnavian memprioritaskan percepatan pemulihan layanan pemda pascabencana Sumatra dengan mengerahkan ribuan Praja IPDN. Bagaimana upaya ini mengembalikan fungsi pemerintahan dan ekonomi?