Dukcapil Genjot Layanan Adminduk dan Transformasi Digital Lewat Data Center Tier 3

Indeks kualitas layanan administrasi kependudukan (Adminduk) ditetapkan pada angka 77, dengan 275 daerah.

Digitalisasi layanan kependudukan bukan lagi pilihan, tetapi sebuah keniscayaan. Hal ini ditegaskan oleh Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi saat membuka Rapat Perencanaan Program dan Anggaran 2026–2027 secara daring di Swiss-Belinn Cawang, Jakarta, Senin (16/2) lalu.

Mengacu pada RPJMN dan Renstra 2025–2029, target Dukcapil untuk tahun 2026 lebih ambisius. Indeks kualitas layanan administrasi kependudukan (Adminduk) ditetapkan pada angka 77, dengan 275 daerah diharapkan masuk kategori “Sangat Baik.” Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga ditargetkan meningkat menjadi 20 persen dari seluruh wajib KTP.

"Digitalisasi menjadi keniscayaan. IKD harus menjadi wajah baru pelayanan publik kita," kata Teguh.

Selain itu, target penerbitan dokumen kependudukan juga dipatok tinggi, meliputi 745 ribu akta kelahiran, 425 ribu akta kematian, 1,36 juta akta perkawinan, dan 50 ribu akta perceraian. Kartu Identitas Anak (KIA) ditargetkan bertambah 372 ribu keping, sementara Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) akan difasilitasi di 15 daerah.

Pembangunan Infrastruktur Digital

Dari sisi teknologi, Dukcapil menyiapkan pembangunan Data Center Tier 3 di Kampus IPDN, Jalan Ampera, Jakarta, sebagai fondasi transformasi layanan publik. Selain itu, Dukcapil akan menyediakan 22 juta blangko KTP-el, 2 juta lisensi Automated Biometric Identification System (ABIS), serta menerapkan standar keamanan data ISO 27001 di pusat maupun daerah.

“Kita harus menjaga keamanan data melalui standar ISO 27001, memperkuat data center, serta memperluas jaringan komunikasi hingga ke daerah perbatasan,” tegas Teguh.

Tantangan dan Strategi Tahun Anggaran 2027

Rapat perencanaan juga membahas rancangan awal Tahun Anggaran 2027 beserta sejumlah tantangan. Pertama, pemerataan layanan digital dengan memastikan aktivasi IKD menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Kedua, integrasi data lintas sektor dengan memperkuat pemadanan data kependudukan dengan sistem sosial-ekonomi dan statistik hayati.

Tantangan lainnya termasuk penguatan infrastruktur TIK, pelayanan inklusif melalui jemput bola dan GISA, serta peningkatan kapasitas aparatur Dukcapil di pusat maupun daerah.

“Rencana kerja 2027 harus menjawab tantangan nyata. Bukan hanya soal anggaran, tetapi bagaimana setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Teguh.

Arahan dan Penekanan

Dirjen Dukcapil menekankan pentingnya perencanaan yang berbasis outcome, efisien, dan akuntabel. Semua kegiatan, termasuk kontrak multi-years, harus dilengkapi data dukung berupa TOR dan RAB. Penggunaan anggaran, termasuk yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, harus dioptimalkan untuk penguatan sarana dan prasarana TIK di pusat dan daerah.

Selain itu, Dukcapil juga menargetkan perluasan cakupan layanan Adminduk di daerah melalui jemput bola, fasilitasi GISA, dan pelayanan dokumen kependudukan bagi kelompok rentan.

“Segala kegiatan yang diusulkan harus dirumuskan efektif, efisien, terukur, dan akuntabel, karena akuntabilitas kinerja dimulai dari tahap perencanaan,” tegasnya.

Diskusi Panel dan Kolaborasi Lintas Sektor

Setelah arahan Dirjen Dukcapil, rapat dilanjutkan dengan sesi diskusi panel menghadirkan tokoh dan birokrat senior, antara lain Muhammad Cholifihani (Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Bappenas), Itjok Henandarto (Kasubdit Anggaran Bidang Politik, Ditjen Anggaran Kemenkeu), serta Ahmad Husin Tambunan (Kepala Biro Perencanaan Kemendagri). Diskusi menyoroti inovasi, sinkronisasi kebijakan, dan arah penganggaran nasional.