Digitalisasi Layanan

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menekankan pentingnya Peningkatan Pelayanan RSUD Bandar Negara Husada, mengajak seluruh jajaran untuk berinovasi, dan mengundang masyarakat memanfaatkan fasilitas kesehatan rujukan tersebut.

Komisi XIII DPR RI mendesak evaluasi menyeluruh terhadap layanan Surat Dukungan Work and Holiday Visa (SDUWHV) Imigrasi, menyoroti kendala sistem dan transparansi data pemohon.

Pemerintah Aceh memastikan kualitas Pelayanan Publik Aceh tidak terganggu dengan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, demi transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan adaptif.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas menegaskan kebijakan WFH tidak akan mengganggu pelayanan publik. Simak bagaimana Pemkot Medan memastikan optimalnya layanan masyarakat.

Penerapan sistem Single Submission Quarantine Customs (SSmQC) di Papua terbukti mampu mempercepat proses penerbitan dokumen ekspor, meningkatkan efisiensi logistik, dan menekan biaya bagi pelaku usaha.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mendukung kebijakan WFH bagi ASN namun menekankan kajian mendalam agar layanan publik tetap optimal di tengah keterbatasan jumlah ASN.

BKPSDM Rejang Lebong menghadirkan inovasi baru dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian. Dengan 31 personel khusus, birokrasi dipercepat, menghilangkan 'praktik pingpong' berkas, dan mempermudah akses ASN.

PT PLN (Persero) terus berinovasi dengan fitur Catat Meter Mandiri (SwaCAM) di PLN Mobile, memberikan kemudahan dan transparansi optimal bagi pelanggan pascabayar.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Utara menggelar pembinaan intensif guna mengoptimalkan layanan Posbankum desa/kelurahan, memastikan akses keadilan lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

DPLK Syariah Muamalat berhasil membukukan dana kelolaan lebih dari Rp1,9 triliun pada tahun 2025, menunjukkan pertumbuhan signifikan yang melampaui rata-rata industri dan menarik perhatian masyarakat.

BPJS Kesehatan Cabang Manokwari gencar lakukan edukasi nakes puskesmas. Langkah strategis ini bertujuan permudah akses layanan JKN bagi masyarakat, termasuk via panggilan video.

Badan Karantina Indonesia (Barantin) meluncurkan APIKH Gen 2.0 Barantin, sebuah aplikasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan karantina hewan di Indonesia. Inovasi ini diharapkan mampu menjawab tantangan zaman.

Pemerintah Bangka Tengah meluncurkan Aplikasi Silakso untuk layanan sosial digital. Ingin tahu bagaimana inovasi ini mempercepat penanganan masalah sosial dan menjangkau warga rentan?

Penerapan E-Policing diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri, sekaligus meminimalisasi potensi penyimpangan. Bagaimana teknologi ini mengubah wajah pelayanan publik?

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengajak warganya memanfaatkan Aplikasi Lapor Diskominfo untuk aduan. Ketahui bagaimana platform ini mempermudah komunikasi publik dan solusi masalah.

Kantor Wilayah BPN Jatim menggelar pelatihan intensif bagi 195 petugas loket untuk mengoptimalkan Pelayanan Pertanahan BPN Jatim, memastikan masyarakat merasa nyaman dan terlayani dengan baik. Simak detailnya!

Pengurusan izin tenaga kesehatan kini super cepat dan transparan berkat inovasi MPP Digital Nasional. Simak bagaimana platform ini memangkas birokrasi dan memudahkan nakes!

Kemenkum DIY meluncurkan Aplikasi Kalandra, sebuah inovasi berbasis web untuk memantau penyuluhan hukum di tingkat kalurahan. Simak bagaimana aplikasi ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas!

Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah terus berupaya mengoptimalkan layanan publik melalui beragam **Inovasi Digital Kemenkum Jateng** yang revolusioner. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

Mulai 1 September, seluruh penumpang internasional wajib mengisi Aplikasi All Indonesia.