Menuju Bansos Tepat Sasaran, Banyumas dan Depok Jadi Kandidat Percontohan Digital Perlinsos

Selama ini tantangan penyaluran bansos masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antarinstansi.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan integrasi data kependudukan menjadi fondasi utama.

Petugas Dukcapil harus aktif hadir di tengah masyarakat, mulai dari sekolah, rumah sakit hingga lembaga pemasyarakatan.

Sekitar 351 ribu calon penerima bantuan sosial (bansos) dapat mengakses layanan tanpa menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Selatan (Disdukcapil Kalsel) gencar memperkuat implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui koordinasi dengan Kemendagri. Upaya ini bertujuan memastikan layanan publik lebih cepat dan terinte

Pemerintah Kabupaten Donggala akan segera mengimplementasikan program digitalisasi bansos nasional, menjadikannya percontohan di Sulawesi Tengah untuk penyaluran bantuan yang lebih transparan dan akurat.

Indeks kualitas layanan administrasi kependudukan (Adminduk) ditetapkan pada angka 77, dengan 275 daerah.

Kurang lebih sekitar 97 hingga 98 persen data penduduk seluruh Indonesia sudah ada di dalam server Dukcapil.

Digitalisasi bantuan sosial merupakan agenda strategis pemerintah guna memastikan kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu memperoleh haknya secara tepat.

Pemerintah Provinsi Banten serius mendorong percepatan Digitalisasi Layanan Kependudukan Banten di seluruh wilayah. Simak bagaimana upaya ini akan mudahkan warga mengurus dokumen penting!

Pemerintah Kota Tangerang meluncurkan Sobat Dukcapil versi 2, inovasi layanan online yang mempermudah dan menggratiskan pengurusan dokumen kependudukan. Penasaran fitur barunya?

Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai percontohan Digitalisasi Bansos nasional karena infrastruktur digital yang memadai dan komitmen tinggi. Program ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran dan mengentaskan kemiskinan.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mendorong perluasan Layanan Adminduk Kota Bogor untuk mempermudah akses masyarakat, mengapresiasi inovasi Pemkot Bogor dalam mendekatkan pelayanan.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk meninjau langsung kualitas pelayanan publik dan administrasi kependudukan yang diberikan kepada masyarakat.

Dukcapil DKI Jakarta akan menyediakan layanan administrasi kependudukan secara langsung untuk mendata pendatang baru setelah Lebaran 2026.

Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI, total pendatang baru yang masuk Jakarta sejak 25-30 Maret 2026 mencapai 967 jiwa.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Pangkalpinang memfasilitasi proses pindah jiwa bagi warga pendatang. Kebijakan ini bertujuan menertibkan administrasi kependudukan dan memudahkan warga.

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti lonjakan pendatang pasca-Lebaran, mendesak Pemprov DKI untuk memperketat pengawasan pendatang Jakarta demi melindungi warga lokal dari dampak ekonomi dan sosial yang mungkin timbul.

Ombudsman RI Babel mendesak Pemdes di pulau kecil Bangka Selatan untuk data ulang penerima bansos. Penyaluran bantuan yang belum tepat sasaran jadi sorotan, menuntut pembaruan data demi keadilan sosial.

Gus Ipul juga mengeluhkan berkurangnya anggaran perlindungan dan jaminan sosial, serta anggaran rehabilitasi sosial (Atensi).

Pemerintah tengah mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus lintas kementerian.

Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Menteri Sosial menyoroti urgensi Pemutakhiran Data Bansos di Pamekasan demi memastikan bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat dan PKH tepat sasaran. Temukan mengapa data akurat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.