Menuju Bansos Tepat Sasaran, Banyumas dan Depok Jadi Kandidat Percontohan Digital Perlinsos
Penguatan IKD akan memperkokoh integrasi data kependudukan sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mendorong Kabupaten Banyumas dan Kota Depok menjadi daerah piloting baru dalam percepatan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mendukung program prioritas pemerintah di bidang digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Dorongan tersebut disampaikan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi
saat menerima audiensi Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Banyumas Agus Sriyono bersama Sekretaris Dinas Dukcapil Banyumas Tulus Widodo, serta Kepala Dinas Dukcapil Kota Depok Mary Liziawati di ruang rapat Dirjen Dukcapil, Gedung A Kantor Ditjen Dukcapil, Jakarta, Rabu (18/2).
"Kabupaten Banyumas dan Kota Depok kami dorong menjadi salah satu daerah piloting baru dalam percepatan implementasi IKD untuk mendukung program prioritas pemerintah di bidang Perlindungan Sosial," kata Teguh.
Penguatan IKD
Menurutnya, penguatan IKD akan memperkokoh integrasi data kependudukan sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Ia berharap Banyumas dan Depok dapat menyusul keberhasilan Kabupaten Banyuwangi dalam implementasi layanan kependudukan digital.
"Kami berharap Banyumas dan Depok mampu menunjukkan komitmen serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam mempercepat transformasi layanan kependudukan digital. Dukcapil pusat akan mendampingi penuh agar pelaksanaan program ini berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Teguh.
Kepala Dinas Dukcapil Banyumas Agus Sriyono menyatakan kesiapan daerahnya menyukseskan digitalisasi Perlinsos. Banyumas, kata dia, telah menyiapkan strategi percepatan aktivasi IKD untuk memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan lebih tepat sasaran dan transparan.
“Dengan dukungan penuh dari Dukcapil pusat, kami optimistis target aktivasi ratusan ribu penduduk dapat tercapai tahun ini,” ujar Agus.
Menyukseskan Program prioritas
Komitmen serupa disampaikan Kepala Dinas Dukcapil Kota Depok Mary Liziawati. Ia menegaskan Depok siap menyukseskan program prioritas pemerintah melalui digitalisasi layanan kependudukan dan penguatan integrasi data.
“Dengan IKD, masyarakat Depok akan merasakan kemudahan layanan sekaligus jaminan keamanan data pribadi,” kata Mary.
Ia menambahkan, koordinasi intensif dengan Dukcapil pusat terus dilakukan agar layanan administrasi kependudukan berbasis digital berjalan optimal tanpa ketergantungan pada dokumen fisik.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Muhammad Nuh Al Azhar menekankan pentingnya konsistensi daerah dalam menjaga kualitas data.
"PIAK memastikan sistem pusat selalu siap mendukung daerah. Namun, keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada komitmen daerah untuk menjaga kualitas data dan mempercepat aktivasi IKD,” ujarnya.
Inovasi Digital
Sementara itu, Kasubdit Keamanan Informasi Kependudukan Direktorat IDKN Mensuseno mengingatkan bahwa setiap inovasi digital harus diiringi perlindungan data pribadi yang kuat. Validasi melalui IKD, kata dia, menjadi kunci agar layanan publik tidak hanya cepat, tetapi juga aman dan tepercaya.
Sebagai tindak lanjut, Ditjen Dukcapil akan memperkuat koordinasi dan pendampingan dalam percepatan aktivasi IKD di Banyumas dan Depok. Kedua daerah diharapkan mampu mengintegrasikan layanan kependudukan digital dengan berbagai sektor, mulai dari bantuan sosial, kesehatan, hingga perbankan.
Audiensi ini juga menjadi momentum perkenalan dua kepala dinas baru Disdukcapil Banyumas dan Disdukcapil Kota Depok, sekaligus menandai langkah strategis percepatan transformasi layanan kependudukan menuju era digital yang inklusif dan berdaya guna bagi masyarakat.