Pemprov Banten

Peringatan May Day di Banten berlangsung kondusif, mendapat apresiasi Pemprov Banten. Gubernur Andra Soni berkomitmen memberantas praktik percaloan tenaga kerja yang meresahkan.

Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen mendukung percepatan transisi energi bersih dengan membebaskan pajak kendaraan listrik, mengikuti regulasi pusat dan mendorong ekosistem ramah lingkungan di wilayahnya.

Pemerintah Provinsi Banten merancang kebijakan tegas berupa pemotongan tunjangan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) penunggak pajak kendaraan, bertujuan memperkuat disiplin pajak birokrasi dan menjadi teladan kepatuhan.

Pemerintah Provinsi Banten menggandeng Muhammadiyah untuk bersinergi dalam Penguatan Pendidikan Anak dan perlindungan remaja dari dampak negatif era digital, demi masa depan generasi bangsa yang cerdas dan berakhlak.

Pemerintah Provinsi Banten menaruh harapan besar kepada FKPQ Pandeglang untuk berperan aktif dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter Qur'ani, menekankan pentingnya pemahaman agama di era digital.

Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengerahkan 960 pegawai untuk menagih tunggakan PKB Banten secara humanis. Strategi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah.

Pemerintah Provinsi Banten membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemanfaatan Aset untuk mengamankan dan mengelola aset daerah, menyusul kemenangan sengketa lahan Situ Ranca Gede di Mahkamah Agung.

Pemerintah Provinsi Banten memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memutus rantai penyelundupan satwa dilindungi, menyoroti posisi strategis Banten sebagai jalur rawan praktik ilegal yang mengancam kekayaan hayati Indonesia.

Pemerintah Provinsi Banten memberangkatkan 21 petani milenial magang Jepang untuk menyerap teknologi pertanian modern. Harapannya, mereka dapat membawa inovasi dan memajukan sektor pangan di Banten.

Pemerintah Provinsi Banten memberangkatkan 21 petani milenial untuk program magang di Jepang, bertujuan menyerap inovasi dan teknologi pertanian modern demi kemajuan sektor pertanian daerah.

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya OPD kooperatif dan transparan untuk mempertahankan opini WTP dari BPK, demi akuntabilitas anggaran daerah.

Pemerintah Provinsi Banten menjadi pelopor Pos Kesehatan Merah Putih, sebuah inisiatif swadaya untuk deteksi dini kesehatan warga secara gratis, mendukung program Presiden RI. Penasaran bagaimana inovasi ini bekerja?

Pemerintah Provinsi Banten mempercepat pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat dengan meresmikan Pos Kesehatan Merah Putih, sebuah fasilitas modular yang inovatif, untuk mendekatkan pelayanan medis dasar yang terjangkau.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti Ketimpangan Pajak Tambang Banten, di mana pendapatan daerah dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) jauh lebih kecil dibanding biaya perbaikan infrastruktur yang rusak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Pemerintah Provinsi Banten untuk memperkuat sosialisasi dan Pengawasan Antikorupsi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), menyusul peningkatan skor integritas daerah.

Dinas PUPR Lebak melaporkan 109 unit Jembatan Gantung Lebak Rusak parah dan membahayakan warga. Keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama perbaikan infrastruktur vital ini.

Pemerintah Provinsi Banten serius melakukan perbaikan layanan Samsat secara menyeluruh, menindaklanjuti saran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten demi kepastian dan transparansi bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Banten dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi untuk penguatan Bank Banten dan memperluas literasi keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi Banten memulai pembangunan Sekolah Rakyat di Pandeglang dan Lebak, memperluas akses pendidikan dan memperkuat pembangunan SDM daerah.

Gubernur Banten Andra Soni meresmikan ruas Jalan Kopi Tangerang, sebuah langkah strategis untuk memperkuat konektivitas kawasan industri Jatake dan meningkatkan mobilitas masyarakat melalui Program Bang Andra.