Mengapa Banyuwangi Jadi Percontohan? Digitalisasi Bansos Nasional Dimulai di Sini, 259 Ribu Warga Sudah Terdaftar!
Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai percontohan Digitalisasi Bansos nasional karena infrastruktur digital yang memadai dan komitmen tinggi. Program ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran dan mengentaskan kemiskinan.
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, telah resmi ditunjuk sebagai lokasi percontohan untuk program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) nasional. Pemilihan ini didasarkan pada infrastruktur digital yang memadai serta komitmen kuat dari pemerintah daerah setempat. Program ini merupakan inisiatif prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Uji coba pendaftaran Digitalisasi Bansos di Banyuwangi telah berlangsung sejak 18 September 2025. Hingga awal Oktober 2025, tercatat sekitar 259 ribu warga Banyuwangi telah mendaftar. Proses pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui pendamping atau agen yang tersebar di berbagai wilayah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pemilihan Banyuwangi adalah langkah tepat. Keberhasilan program di Banyuwangi diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat berharap Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dapat berbagi pengalaman sukses ini.
Banyuwangi: Percontohan Digitalisasi Bansos yang Ideal
Pemilihan Kabupaten Banyuwangi sebagai percontohan Digitalisasi Bansos nasional bukan tanpa alasan. Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan, "Karena ini bisa dipastikan Insya Allah berhasil, maka bisa menginspirasi daerah lain." Ia menambahkan bahwa infrastruktur digitalisasi yang memadai dan komitmen tinggi dari pemimpin daerah menjadi faktor penentu.
Wakil Menteri PAN-RB Purwadi Arianto yang turut hadir, menyampaikan upaya kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan daerah. Kolaborasi ini dilakukan dalam rangka mewujudkan satu data untuk aplikasi transformasi digital. Tujuannya adalah memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran dan akuntabel.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, juga mengapresiasi kinerja Pemkab Banyuwangi. Ia menyebut, "Tidak salah kami pilih Banyuwangi sebagai percontohan, selain karena infrastruktur digitalisasinya sudah memadai, pemerintahannya terbiasa dengan sistem digital." Hal ini mendukung kelancaran pelaksanaan program.
Gus Ipul juga mengapresiasi upaya Pemkab Banyuwangi yang melibatkan ASN, pimpinan OPD, lurah, kepala desa, operator desa, hingga dasa wisma. Mereka berperan sebagai agen Perlinsos untuk memperluas jangkauan pendaftaran masyarakat yang membutuhkan bantuan. Ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Mekanisme dan Dampak Digitalisasi Bansos
Proses pendaftaran Digitalisasi Bansos di Banyuwangi menunjukkan progres yang signifikan. Sejak 18 September hingga 2 Oktober 2025, jumlah warga yang mendaftar telah mencapai sekitar 259 ribu orang. Angka ini melampaui target progres yang ditetapkan, menunjukkan antusiasme dan kemudahan akses bagi masyarakat.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa data yang terkumpul akan dikelola oleh BPS. Pengelolaan ini dilakukan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). "Program ini (bansos berbasis digital) sangat penting karena dalam rangka kami memodernisasi pemutakhiran dan juga pengelolaan DTSEN," ujarnya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menyoroti efisiensi proses pendaftaran. Ia mencontohkan, "Kami uji coba di sana (Desa Gombengsari), orang daftar sebentar langsung bisa masuk. Dua menit prosesnya selesai." Kecepatan ini menjadi salah satu keunggulan utama dari sistem digitalisasi.
Digitalisasi bantuan sosial ini merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah agar penyaluran bantuan lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menambahkan bahwa program ini akan sangat menguntungkan masyarakat, karena akuntabilitasnya juga terjaga.
Dukungan Pusat dan Harapan Keberlanjutan Program
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari pemerintah pusat. Ia menegaskan komitmen Pemkab Banyuwangi untuk menyukseskan setiap program prioritas nasional. Keberhasilan program bansos digital ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan bahwa hasil uji coba di Banyuwangi akan dievaluasi secara menyeluruh. Jika berhasil, model ini akan direplikasi ke seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini menunjukkan potensi besar program ini untuk diterapkan secara nasional.
Pemerintah pusat akan mengolah data pendaftaran yang masuk dari Banyuwangi. Hasil pengolahan data tersebut akan menjadi acuan penting dalam penyerahan bantuan sosial. Khususnya untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2026. Ini menandai langkah maju dalam penyaluran bantuan sosial yang lebih terstruktur dan efektif.
Sumber: AntaraNews