Bupati Banyuwangi Paparkan Kunci Sukses Digitalisasi Bansos di Hadapan Kepala Daerah
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, membagikan strategi sukses pelaksanaan Digitalisasi Bantuan Sosial di hadapan para kepala daerah di Kemendagri, Jakarta, memicu rasa penasaran akan inovasi daerah.
Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Ipuk Fiestiandani, memaparkan keberhasilan pelaksanaan piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) di hadapan para kepala daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Paparan ini berlangsung pada Selasa (3/2), menunjukkan komitmen daerah dalam transformasi digital pelayanan publik. Inisiatif ini penting untuk memastikan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan efisien.
Dalam kesempatan tersebut, Ipuk mengupas tuntas berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi selama uji coba pendaftaran bansos berbasis digital. Ia juga membagikan solusi inovatif yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pengalaman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi daerah lain yang akan mengimplementasikan program serupa.
Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sinyal di beberapa wilayah perkebunan serta minimnya kepemilikan ponsel di kalangan penerima bantuan. Banyuwangi berhasil mengatasi hal ini melalui strategi jemput bola dan kolaborasi lintas sektor. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa digitalisasi dapat dilakukan bahkan dengan keterbatasan infrastruktur di daerah.
Mengatasi Tantangan Digitalisasi Bansos di Wilayah Terpencil
Bupati Ipuk Fiestiandani menjelaskan bahwa tidak semua daerah di Banyuwangi memiliki jangkauan sinyal yang memadai. Kawasan perkebunan, misalnya, kerap kali tidak memiliki akses sinyal seluler, menjadi hambatan utama dalam implementasi Digitalisasi Bansos. Selain itu, tidak semua calon penerima bantuan sosial memiliki perangkat telepon genggam.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengerahkan berbagai elemen masyarakat sebagai pendamping dalam pendataan. Mereka terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), staf desa/kelurahan, kader dasawisma, pilar sosial, hingga tokoh agama. Lebih dari empat ribu orang terlibat aktif dalam upaya jemput bola mendata setiap warga yang menjadi sasaran bantuan sosial.
Para pendamping ini secara sukarela turun langsung ke lapangan untuk membantu proses pendataan. Mereka memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya Digitalisasi Bansos kepada masyarakat. Ipuk menegaskan bahwa tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan, melainkan semuanya bergerak secara sukarela setelah diberikan pemahaman mendalam tentang program ini.
Kolaborasi Sukarela dan Perluasan Program Nasional
Proses pendataan warga dalam bansos digital membutuhkan perangkat digital untuk melakukan autentifikasi data dan mengandaikan adanya perangkat serta sinyal seluler yang memadai. Untuk daerah yang sulit sinyal, warga diminta untuk datang ke kantor desa. Di sana, mereka dibantu oleh para pendamping untuk menyelesaikan proses pendataan.
Sistem penjadwalan antar desa diterapkan agar sinyal dapat dibagikan dengan teratur, memastikan proses pendataan berjalan lancar. Pendekatan ini memastikan bahwa tidak ada warga yang tertinggal dari program Digitalisasi Bansos. Keberhasilan Banyuwangi menjadi contoh nyata adaptasi teknologi di lapangan, menunjukkan efektivitas kolaborasi masyarakat.
Program Digitalisasi Bantuan Sosial yang dicanangkan pemerintah pusat ini rencananya akan diperluas ke 41 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sebelumnya, para kepala daerah juga telah menerima pemaparan mengenai Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dari sejumlah pejabat tinggi. Di antaranya adalah Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Kepala Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
Sumber: AntaraNews