Trivia: Mengapa Realisasi APBD 2025 Penting? Wamendagri Bima Arya Desak Pemda Percepat Serapan Anggaran
Wamendagri Bima Arya mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi APBD 2025 demi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Apa saja kendalanya?
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto secara tegas meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia. Permintaan ini terkait percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Desakan tersebut disampaikan Bima Arya dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBD. Acara penting ini berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Jumat lalu.
Percepatan serapan anggaran ini krusial untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. Selain itu, langkah ini juga bertujuan menciptakan lapangan kerja baru serta mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah.
Pentingnya Percepatan Realisasi APBD 2025 untuk Perekonomian Daerah
Bima Arya menekankan bahwa perputaran uang di daerah melalui maksimalisasi belanja daerah menjadi faktor utama. Ini penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. “Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk mencapai target, maka perputaran uang di daerah melalui kemaksimalan dari belanja daerah adalah faktor utama,” kata Bima.
Wamendagri juga mengingatkan target minimal realisasi belanja daerah yang harus dicapai. Pada triwulan ketiga tahun ini, belanja modal dan barang/jasa semestinya sudah mencapai minimal 70 persen. Sementara itu, belanja pegawai ditargetkan minimal 75 persen, yang merupakan “target minimal dari capaian realisasi belanja daerah.”
Meskipun secara umum realisasi pendapatan daerah menunjukkan capaian positif, Bima Arya menyoroti masih rendahnya realisasi belanja di beberapa wilayah. Ia mencontohkan ada daerah dengan pendapatan tinggi namun serapan anggarannya belum berjalan optimal. Kondisi ini menghambat potensi pembangunan.
Jika realisasi APBD berjalan lambat, dampaknya akan terasa pada terhambatnya pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja yang minim, serta menurunnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, percepatan realisasi APBD 2025 menjadi sangat mendesak.
Mengatasi Hambatan dan Peran Strategis Kepala Daerah dalam Realisasi APBD 2025
Bima Arya memaparkan beberapa faktor yang berkontribusi pada rendahnya realisasi belanja daerah. Faktor-faktor ini meliputi keterlambatan penetapan APBD, lambatnya proses pengadaan barang dan jasa, hingga keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Ini menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi oleh Pemda.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bima Arya menekankan pentingnya peran aktif kepala daerah. Kepala daerah didorong untuk turun langsung memantau perkembangan realisasi belanja di setiap perangkat daerah. Kepemimpinan yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan setiap unit kerja menjalankan tugasnya dengan baik.
“Kita mendorong Bapak-Ibu sekalian untuk, terutama kepala daerah atau [kepala] dinas terkait, untuk melakukan pendataan dan mendorong lebih cepat proses pengadaan barang dan jasa, agar belanjanya bisa maksimal,” kata Bima. Dalam kesempatan itu, dialog dengan perwakilan Pemda juga dilakukan untuk menggali masalah dan mencari solusi konkret.
Harapan dari percepatan ini adalah agar penyerapan anggaran dapat dipercepat secara signifikan, sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Sumber: AntaraNews