Kemendagri Ingatkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tingkatkan Penyerapan APBD TA 2025

Mendagri menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah yang ideal ditandai dengan tingginya pendapatan yang diiringi realisasi belanja yang juga tinggi.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi APBN Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp1,49 triliun pada Januari 2026, menjadi instrumen penggerak ekonomi regional yang krusial.

Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Papua berkolaborasi merumuskan strategi penguatan fiskal daerah guna mengoptimalkan dana transfer pusat demi percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Mendagri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah membenahi tata kelola keuangan untuk mencapai target Realisasi APBD 2025 yang optimal, demi dongkrak ekonomi lokal.

Mendagri mengungkapkan, belanja pemerintah yang tinggi membuat peredaran uang di masyarakat meningkat, sehingga daya beli dan konsumsi rumah tangga menguat.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, belanja daerah hingga Oktober 2025 terkontraksi -13,5 persen atau turun Rp126,1 triliun secara tahunan (YoY)

Kementerian Dalam Negeri mendesak pemerintah daerah segera mempercepat Realisasi APBD 2025 yang masih rendah menjelang akhir tahun anggaran, demi optimalisasi pembangunan.

Tomsi meminta seluruh Pemda segera melakukan evaluasi menyeluruh agar percepatan dapat dilakukan secara efektif.

DJPb mencatat Belanja Infrastruktur Papua Barat hingga triwulan III baru terserap 41,22% atau Rp815,38 miliar. Percepatan diperlukan agar pembangunan optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu mencatat Realisasi TKD Papua Barat per September 2025 mencapai Rp6,58 triliun. Namun, serapannya masih moderat. Apa dampaknya bagi daerah?

Wamendagri Bima Arya mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi APBD 2025 demi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Apa saja kendalanya?

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penyaluran Dana TKD Papua Barat telah mencapai Rp5,11 triliun per awal Agustus 2025. Simak daerah mana yang paling cepat menyerap anggaran!

Para pegawai diingatkan kembali bahwa Harkitnas merupakan momentum penting untuk mengenang lahirnya kesadaran persatuan bangsa.

Bima Arya menjelaskan bahwa penguatan sektor UMKM memerlukan dukungan inovasi yang terpadu, terutama untuk menjawab berbagai tantangan.

Implementasi kebijakan tersebut dinilai dapat mempercepat akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mendukung program perumahan rakyat.

Skema penghargaan tersebut dibagi berdasarkan regional agar kompetisi berlangsung lebih adil dan merata.

Tito mengibaratkan pemberian penghargaan tersebut sebagai penerapan konsep "carrot and stick" dalam tata kelola pemerintahan.

Regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat langkah pemerintah daerah (Pemda) dalam menangani konflik.

Klarifikasi itu disampaikan secara terbuka melalui rekaman video yang dibagikan kepada awak media di Timika.

Kehadiran Pabrik Pakan Nabire di Papua Tengah dinilai mampu menjadi penopang ekonomi vital bagi petani jagung dan peternak lokal, mendapat dukungan penuh dari Kapolda Papua Tengah.

Komandan Korem 173/PVB, Brigjen TNI Vivin Alvianto, mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyerap hasil panen beras lokal Nabire demi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Polda Papua Tengah menggelar panen raya jagung Kuartal II 2026 sebagai wujud nyata dukungan terhadap ketahanan pangan nasional melalui pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi lahan di Nabire, Papua Tengah.

Korem 173/PVB gencar melakukan Pembangunan KDMP Papua Tengah di delapan lokasi. Inisiatif ini bertujuan memperkuat ekonomi desa dan mendukung program Makan Bergizi Gratis, menargetkan penyelesaian akhir Juni 2026.

Satgas TMMD ke-128 Kodim 1710/Mimika bersama warga Kampung Kekwa menanam ribuan bibit mangrove sebagai upaya pelestarian lingkungan dan mencegah abrasi. Penanaman Mangrove TNI ini menunjukkan kepedulian terhadap ekosistem pesisir.