Hindari Penumpukan Akhir Tahun, Pemprov Jateng Genjot Serapan Belanja APBD Jateng 2025: Prioritas Infrastruktur Jadi Kunci?

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengambil langkah proaktif untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Mereka berupaya keras agar penyerapan belanja pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 tidak menumpuk di penghujung tahun.

Inisiatif ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, di Semarang pada hari Senin (15/9). Pernyataan tersebut muncul setelah Rapat Paripurna DPRD Jateng yang membahas persetujuan tindak lanjut atas evaluasi Mendagri mengenai Perubahan APBD Jateng 2025.

Tujuan utama dari percepatan ini adalah untuk menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan. Dengan demikian, diharapkan seluruh kegiatan dapat terselesaikan tepat waktu tanpa terburu-buru menjelang akhir tahun anggaran.

Strategi Percepatan dan Pengawasan Ketat

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan serapan anggaran. Pihaknya berjanji akan terus memonitor setiap proses pengadaan barang dan jasa untuk memastikan kelancaran.

"Kami berharap kegiatan-kegiatan nanti bisa diselesaikan, dan tidak mepet akhir tahun 2025. Kami selalu memonitor untuk penyediaan barang dan jasa, jangan sampai melampaui tahun anggaran," ujar Sumarno di Semarang.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Jateng untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan ketat diharapkan dapat mencegah potensi masalah yang sering muncul akibat penyerapan anggaran yang tergesa-gesa di akhir tahun.

Selain itu, Pemprov Jateng juga mempertimbangkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Inpres tersebut mengatur tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD 2025, yang menjadi landasan penting dalam kebijakan anggaran daerah.

Fokus Alokasi Anggaran untuk Pembangunan Infrastruktur

Dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Pemprov Jateng telah melakukan realokasi anggaran secara signifikan. Banyak pos anggaran yang dialihkan untuk mendukung sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.

Sumarno menjelaskan bahwa pengalihan anggaran ini berfokus pada belanja infrastruktur. Ini termasuk proyek-proyek penting seperti pengairan, perbaikan fasilitas sekolah, serta renovasi dan pembangunan panti.

"Waktu kami menindaklanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 ini, sudah banyak anggaran yang dialihkan untuk belanja infrastruktur. Untuk pengairan, perbaikan sekolah, panti dan sebagainya," tambahnya.

Prioritas pada infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Investasi pada sektor-sektor ini dianggap krusial untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah secara berkelanjutan.

Dukungan Legislatif dan Harapan Realisasi Program

Proses pembahasan APBD Perubahan 2025 ini tidak lepas dari peran aktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng. Wakil Ketua DPRD Jateng, Setya Ari Nugraha, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melewati berbagai tahapan pembahasan bersama Pemprov Jateng.

Kerja sama antara eksekutif dan legislatif ini menunjukkan komitmen bersama untuk menyusun anggaran yang responsif terhadap kebutuhan daerah. Setelah melalui serangkaian diskusi dan evaluasi, persetujuan telah dicapai dalam rapat paripurna.

"Kami berharap pascasidang paripurna hari ini, nanti ada percepatan untuk pelaksanaan APBD perubahan," kata Ari Nugraha, menekankan pentingnya implementasi segera.

Tujuan utama dari percepatan pelaksanaan ini adalah agar program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jateng dapat segera direalisasikan. Dengan demikian, visi dan misi pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal, memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Jawa Tengah.

Sumber: AntaraNews