APBD Belum Terserap Optimal, Dana Rp244 Triliun Masih Mengendap di Bank

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari mencatat realisasi Belanja APBN 2025 mencapai Rp12,28 triliun, menunjukkan optimalisasi penyerapan anggaran meski ada kontraksi tahunan.

Menkeu Purbaya merasa heran dengan kementerian dan lembaga yang tidak mampu membelanjakan anggaran sesuai waktu yang ditentukan.

Mendagri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah membenahi tata kelola keuangan untuk mencapai target Realisasi APBD 2025 yang optimal, demi dongkrak ekonomi lokal.

Mendagri mengungkapkan, belanja pemerintah yang tinggi membuat peredaran uang di masyarakat meningkat, sehingga daya beli dan konsumsi rumah tangga menguat.

Realisasi Belanja Kabupaten Bogor per 5 Desember 2025 mencapai 71,71 persen. Namun, rendahnya serapan anggaran Dinas PUPR menjadi perhatian serius menjelang akhir tahun anggaran.

Jelang akhir tahun 2025, realisasi anggaran Karawang untuk pendapatan dan belanja daerah masih jauh dari target, dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus memantau capaian ini.

Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih adanya Anggaran Pemda Mengendap sebesar Rp203 triliun di bank, padahal realisasi belanja daerah stagnan. Mengapa ini bisa terjadi?

Penyaluran TKD Kemenkeu mencapai Rp713,4 triliun per Oktober 2025, namun realisasi belanja daerah masih jadi perhatian. Wamenkeu Suahasil Nazara mendesak percepatan.

Wamendagri Bima Arya mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi APBD 2025 demi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Apa saja kendalanya?

Pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari outlook.

Panja Defisit dan Pembiayaan juga menyepakati target defisit anggaran tahun 2027 pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.

Rumor ini beredar usai Purbaya menghadiri Rapat Paripurna terkait revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.

Oleh karenanya, Purbaya meyakini pelaporan pajak dan bea cukai bakal terus meningkat hingga tahun-tahun berikutnya.

Kata Purbaya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar gejolak rupiah tetap terkendali. Salah satunya melalui intervensi di pasar obligasi.

Sebagai perbandingan, defisit APBN per 31 Maret mencapai 0,93 persen PDB atau Rp240,1 triliun.

Menkeu memberikan sinyal akan ada penghematan anggaran program MBG lanjutan, meski ia belum merinci detail rencana ke depan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyodorkan dua langkah strategis untuk menekan angka belanja pegawai Kabupaten Bekasi yang kini menjadi sorotan nasional, demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

Pemerintah Kabupaten Indramayu mengalokasikan Rp3,31 miliar untuk proyek rekonstruksi Jalan SP Sudikampiran-Gadingan. Langkah ini bertujuan meningkatkan konektivitas dan ekonomi lokal, menjamin **rekonstruksi jalan Indramayu** yang berkualitas demi keseja

BPH Migas aktif mendorong perluasan sambungan jaringan gas Bekasi untuk rumah tangga. Inisiatif ini menawarkan solusi energi yang lebih hemat, praktis, dan ramah lingkungan bagi masyarakat.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mendesak kepala daerah untuk tidak mengabaikan program swasembada pangan nasional. Prioritas ini krusial demi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah tantangan global.

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menegaskan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-822 Kota Bangli tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan mengandalkan partisipasi masyarakat dan swasta, sekaligus menekankan arah p

Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol dengan tegas meminta seluruh warga di delapan kabupaten untuk menghentikan Perang Suku Papua Pegunungan dan segala bentuk kekerasan yang masih terjadi, demi menjaga integritas dan martabat manusia.