Menkeu Purbaya Ancam Hentikan Anggaran Kementerian dan Pemda yang Lambat Belanja

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa banyak Kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah yang lambat dalam membelanjakan anggaran mereka. Ia mengancam akan membekukan anggaran jika penggunaan dana tersebut tidak optimal.

Menurut Purbaya, masalah ini sudah berlangsung selama puluhan tahun, dan ia tidak mengetahui penyebab keterlambatan tersebut.

"Saya enggak tahu itu apa yang terjadi sebetulnya itu sudah terjadi puluhan tahun seperti itu, Kementerian Lembaga enggak bisa membelanjakan uangnya tepat waktu," ungkap Purbaya saat acara Semangat Awal Tahun 2026, di Menara Global, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Kondisi ini mendorong pemerintahan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, untuk mendirikan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Langkah serupa juga diambil oleh Presiden ke-7, Joko Widodo. Namun, di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, belum ada evaluasi yang sama terkait pengelolaan anggaran.

Purbaya tidak merasa terbebani oleh masalah ini. Sebagai Bendahara Negara, ia berkomitmen untuk mengontrol anggaran dan telah membekukan dana untuk Kementerian serta Pemda yang tidak segera memanfaatkan anggaran mereka.

"Tapi enggak apa-apa kalau enggak ada yang jalankan itu ya saya jalankan dari tempat saya, saya lebih berkuasa lagi, kalau mereka enggak belanjain, gua potong aja anggarannya, bukan dipotong, saya kan stop, saya enggak kirim aja biar mereka teriak-teriak. Tapi tujuannya satu, biar mereka belanja tepat waktu, tepat sasaran dan enggak bocor," beber dia.

Purbaya mengamati bahwa pemerintah daerah (pemda) mengalami keterlambatan dalam membelanjakan anggaran yang telah dialokasikan. Menariknya, di akhir tahun, saldo anggaran pemda bisa mencapai ratusan triliun.

"Daerah juga sama, masih punya ratus-ratus triliun lebih di akhir tahun," ucapnya. Ia menekankan bahwa meskipun daerah sering meminta tambahan dana, mereka seharusnya memanfaatkan anggaran yang sudah ada.

"Ya enggak apa-apa, mereka selalu minta uang, minta uang, minta uang, udah seratus triliun di tempat lu, habisin," tambah Purbaya.

Purbaya berupaya agar belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat dilakukan secara optimal. Salah satu langkah yang diambilnya adalah menempatkan perwakilan dari Kementerian Keuangan di berbagai instansi pemerintah. Ini bukan untuk melakukan intervensi, tetapi untuk menjadi sarana diskusi dalam proses pengelolaan anggaran.

"Jadi tahun ini saya akan kirim orang-orang dari keuangan untuk diskusilah dengan mereka supaya mereka lebih bagus lagi belanjanya di daerah. Tapi bukan daerah aja, Pusat juga akan kita lakukan hal yang sama," ujarnya. Dengan cara ini, diharapkan pengelolaan anggaran dapat lebih efisien dan efektif.

Namun, Purbaya juga mencatat bahwa ketika ia menyampaikan rencananya, banyak menteri yang ingin bertemu dengannya untuk meminta tambahan anggaran.

"Tapi begitu mereka dengar saya ngomong gitu rame-rame mereka mau ketemu saya sekarang, Menteri-menteri, mau minta anggaran tambah aja. Padahal belanjanya belum tentu baik, belum tentu sesuai dengan yang ditargetkan," ungkapnya.

Meskipun demikian, ia tetap optimis bahwa langkah-langkah yang diambil akan memastikan bahwa mesin fiskal berjalan dengan baik.

"Tapi enggak apa-apa, yang penting arahnya ke sana kita pastikan bahwa mesin fiskal jalan dengan baik," tambah Purbaya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) belum mencapai hasil yang optimal. Meskipun pembayaran gaji pegawai berjalan lancar, dana simpanan pemerintah daerah di perbankan justru mengalami peningkatan karena anggaran tidak terserap dengan baik.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa belanja daerah hingga bulan Oktober 2025 mengalami kontraksi sebesar -13,5 persen, yang setara dengan penurunan Rp 126,1 triliun secara tahunan (YoY).

"Kalau kita lihat APBD komposisi belanjanya, belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja modal dan belanja lainnya, ternyata yang terkontraksi itu belanja pegawai. Bayar gaji, bayar upah, itu on track Rp 343 triliun dibandingkan tahun lalu," bebernya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/1/2025).

Dia juga menjelaskan bahwa belanja barang dan jasa mengalami penurunan yang lebih signifikan. Selain itu, belanja modal dan belanja lainnya juga menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan APBD sebelumnya.

"Yang kalau kita lihat selisih dari belanja tahun lalu adalah tahun ini belanja APBD adalah Rp 126,1 triliun lebih rendah," dia menekankan.

Menurut catatan Kementerian Keuangan, belanja pegawai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga akhir Oktober 2025 mengalami penurunan dari Rp 345 triliun menjadi Rp 343,4 triliun. Meskipun demikian, penurunan ini merupakan yang paling kecil dibandingkan dengan alokasi belanja lainnya.

Sebagai contoh, belanja barang dan jasa turun dari Rp 353,5 triliun pada Oktober 2024 menjadi Rp 226,7 triliun pada Oktober 2025. Selain itu, belanja modal juga mengalami penurunan dari Rp 108,6 triliun pada Oktober 2024 menjadi Rp 74,2 triliun pada Oktober 2025, sementara belanja lainnya menurun dari Rp 227,5 triliun pada Oktober 2024 menjadi Rp 164,2 triliun pada Oktober 2025.

Melihat data tersebut, Wakil Menteri Keuangan mengingatkan bahwa dana yang telah ditransfer ke pemerintah daerah seharusnya dimanfaatkan secara maksimal untuk belanja. Dengan demikian, perputaran ekonomi di daerah dapat tumbuh lebih optimal.

"Kita ingin APBD belanja lebih tinggi dari tahun lalu, supaya efek belanja di masyarakat, efek mendorong pertumbuhan ekonomi itu bisa terjadi. Kita ingin menyampaikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk belanja lebih cepat di bulan November dan Desember ini," pintanya.

Suahasil memberikan perhatian khusus terhadap besarnya dana simpanan pemerintah daerah yang tersimpan di bank, yang mencapai angka Rp 244 triliun. Angka ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya di tahun ini. Sebagai informasi, simpanan pemerintah daerah pada bulan Januari 2025 tercatat sebesar Rp 143 triliun, lalu meningkat menjadi Rp 158 triliun pada bulan Februari 2025.

Meski sempat mengalami penurunan menjadi Rp 147 triliun di bulan Maret 2025, simpanan tersebut kembali menunjukkan tren peningkatan. Dari Rp 182 triliun di bulan April 2025, jumlahnya melambung hingga mencapai Rp 215 triliun pada bulan Juli 2025, sebelum akhirnya menembus angka Rp 244 triliun pada bulan Oktober lalu.

Suahasil menekankan, "Dana simpanan pemda di perbankan masih tinggi, karena belum belanja. Maka itu kalau dilihat dari bulan Januari 2025, Rp 143 triliun, dana simpanan ini meningkat terus menjadi per September catatan kita adalah Rp 244 triliun."