KPPN Manokwari: Realisasi Belanja APBN 2025 Capai Rp12,28 Triliun, Optimalkan Pembangunan Daerah

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari merilis data terbaru mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2025. Total belanja yang telah terserap mencapai Rp12,28 triliun. Angka ini setara dengan 92,7 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp13,24 triliun.

Kepala KPPN Manokwari, Kurniawan Santoso, pada Sabtu (14/2), menyampaikan bahwa capaian ini menunjukkan optimalisasi signifikan dalam pelaksanaan belanja kementerian/lembaga serta transfer ke daerah (TKD). Meskipun demikian, terdapat dinamika menarik dalam pola penyerapan anggaran tersebut.

Data ini penting untuk memahami bagaimana dana negara dialokasikan dan digunakan di wilayah Papua Barat, khususnya Manokwari, dalam mendukung berbagai program pembangunan. Informasi ini juga memberikan gambaran tentang efektivitas pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun 2025.

Kinerja penyerapan Belanja APBN di wilayah kerja KPPN Manokwari secara keseluruhan menunjukkan soliditas. Kurniawan Santoso menjelaskan bahwa belanja kementerian/lembaga berhasil terserap Rp4,27 triliun. Angka ini mencapai 94,3 persen dari total pagu yang dialokasikan untuk sektor tersebut.

Sementara itu, belanja Transfer ke Daerah (TKD) juga menunjukkan performa yang baik dengan realisasi sebesar Rp8 triliun. Persentase penyerapan TKD ini mencapai 91,9 persen dari pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, kinerja belanja APBN secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 13,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, terdapat peningkatan signifikan secara bulanan, di mana realisasi Desember 2025 naik 20,4 persen dibandingkan November 2025.

Akselerasi belanja pada akhir tahun anggaran 2025 ini mengindikasikan adanya percepatan penyelesaian kegiatan dan penyaluran dana. Terutama pada belanja pemerintah pusat yang secara bulanan mengalami pertumbuhan sebesar 17,2 persen, menunjukkan upaya maksimal di penghujung tahun.

• Berikut rincian realisasi belanja kementerian/lembaga di Manokwari:
• Belanja pegawai: 97,3 persen dari pagu
• Belanja barang: 91,7 persen dari pagu
• Belanja modal: 94,4 persen dari pagu
• Belanja bantuan sosial: 65,6 persen dari pagu
• Belanja lainnya: 88,0 persen dari pagu

• Dana Bagi Hasil (DBH): 86,1 persen
• Dana Alokasi Umum (DAU): 96,9 persen
• Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik: 97,3 persen
• Dana Otonomi Khusus: 100 persen
• Dana Insentif Fiskal: 87,2 persen
• DAK Nonfisik: 94,9 persen
• Dana Desa: 84,0 persen

Realisasi belanja kementerian/lembaga maupun TKD di Manokwari mengalami kontraksi secara tahunan, masing-masing sebesar 19,6 persen (yoy) dan 9,9 persen (yoy). KPPN Manokwari telah mengidentifikasi beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap penurunan ini.

Salah satu faktor penting adalah penerapan kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara. Dinamika awal pemerintahan serta penataan organisasi Kabinet Merah Putih juga turut mempengaruhi.

Selain itu, penurunan alokasi pagu anggaran untuk masing-masing satuan kerja secara signifikan dan dinamika kebijakan fiskal juga berdampak pada capaian kumulatif. Meskipun demikian, peran fiskal secara keseluruhan tetap kuat dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan di daerah.

KPPN Manokwari terus berupaya meningkatkan kualitas belanja melalui berbagai strategi. Ini termasuk penguatan perencanaan dan monitoring penyerapan anggaran, percepatan proses pembayaran, serta asistensi kepada satuan kerja. Tujuannya agar pelaksanaan kegiatan lebih tepat waktu dan tepat sasaran.

Dalam rangka optimalisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), KPPN Manokwari mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Koordinasi ini penting untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan pelaporan. Hal tersebut bertujuan agar penyaluran dana tidak mengalami kendala.

Sinergi yang kuat antara KPPN Manokwari, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama. Tujuannya adalah untuk memastikan Belanja APBN semakin efektif, efisien, dan transparan. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di Manokwari.

Upaya berkelanjutan ini menunjukkan komitmen KPPN Manokwari dalam mengelola keuangan negara dengan baik. Hal ini sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah.

Sumber: AntaraNews