Kementerian Lembaga

Pakar ekonomi menyoroti pentingnya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dengan memperhatikan kesehatan belanja Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah untuk mencegah gangguan ekonomi dan penurunan layanan publik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendesak pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk memberikan perhatian serius terhadap temuan berulang dalam laporan keuangan, demi tata kelola yang lebih baik.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari mencatat realisasi Belanja APBN 2025 mencapai Rp12,28 triliun, menunjukkan optimalisasi penyerapan anggaran meski ada kontraksi tahunan.

Ombudsman Kalbar mengumumkan hasil penilaian pelayanan publik 2025 di Kalimantan Barat, menyoroti kinerja pemerintah daerah dan instansi vertikal, dengan Pemprov Kalbar meraih opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi.

Provinsi Jambi akan menerima alokasi APBN sebesar Rp19,22 triliun pada tahun anggaran 2026, ditujukan sebagai stimulus utama perekonomian daerah dan percepatan pembangunan.