Kementerian Lembaga

Replika Ka'bah hingga tank mewarnai parade Kendaraan Hias di Monas, HUT ke-81 RI. Sejumlah menteri hadir dan bagi-bagi suvenir.

Pakar ekonomi menyoroti pentingnya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dengan memperhatikan kesehatan belanja Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah untuk mencegah gangguan ekonomi dan penurunan layanan publik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendesak pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk memberikan perhatian serius terhadap temuan berulang dalam laporan keuangan, demi tata kelola yang lebih baik.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari mencatat realisasi Belanja APBN 2025 mencapai Rp12,28 triliun, menunjukkan optimalisasi penyerapan anggaran meski ada kontraksi tahunan.

Ombudsman Kalbar mengumumkan hasil penilaian pelayanan publik 2025 di Kalimantan Barat, menyoroti kinerja pemerintah daerah dan instansi vertikal, dengan Pemprov Kalbar meraih opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi.

Provinsi Jambi akan menerima alokasi APBN sebesar Rp19,22 triliun pada tahun anggaran 2026, ditujukan sebagai stimulus utama perekonomian daerah dan percepatan pembangunan.

Guru Besar UNS Prof. Agus Riwanto menekankan **polisi jabat sipil** harus mundur dari Polri, sesuai Putusan MK, meski Perpol Nomor 10 Tahun 2025 mengatur penugasan di luar institusi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa mekanisme **penugasan personel Polri di K/L** (Kementerian/Lembaga) telah sesuai aturan, dengan mayoritas bertugas di posisi non-manajerial, bukan struktural. Penjelasan ini merespons meningkat

Dirut IBL Junas Miradiarsyah menilai Kapolri Cup 2025 sukses menyatukan berbagai kalangan, dari pelajar hingga kementerian, memberikan energi positif bagi ekosistem bola basket Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto instruksikan kementerian dan lembaga untuk membuka pintu bagi masukan dan kritik masyarakat. Mengapa Prabowo Perintahkan K/L Terima Kritik Rakyat? Simak selengkapnya!