Pemerintah Siapkan Rp5,68 Triliun untuk Magang Nasional dan Vokasi 2027

Pemerintah menyiapkan stimulus Rp5,68 triliun untuk program magang dan vokasi nasional 2027. Simak capaian peserta 2026 hingga fasilitas uang saku setara UMK.

Idris Rusadi Putra
Oleh Idris Rusadi Putra- Reporter
Pemerintah Siapkan Rp5,68 Triliun untuk Magang Nasional dan Vokasi 2027
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,68 triliun untuk mendukung program magang dan vokasi nasional pada tahun 2027. Langkah ini disiapkan guna memperkuat kesiapan talenta muda sebelum terjun langsung ke dunia kerja profesional. 

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo menegaskan, stimulus tersebut menjadi wujud konsistensi pemerintah dalam meningkatkan kompetensi sekaligus pengalaman praktis generasi muda.

"Sebagai kelanjutan komitmen pengembangan talenta, Pemerintah juga telah menyiapkan Stimulus Magang dan Vokasi Nasional sebesar Rp5,68 triliun untuk tahun 2027," kata Dradjad dalam acara Temu Perdana dan Pembekalan Pimpinan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Batch 3 Angkatan II Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (18/11).

Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi ini memang dirancang khusus sebagai jembatan bagi para lulusan baru (fresh graduate) agar mengantongi keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri.

Capaian 2026 dan Fasilitas Uang Saku Setara UMK

Program Magang Nasional 2026 Dibuka, Targetkan 150 Ribu Peserta
Magang nasional (Foto: BPMI Sekretariat Presiden)

Sepanjang tahun 2026, pemerintah menargetkan 150.000 peserta dapat mengikuti program pemagangan berdurasi enam bulan tersebut. Hingga pelaksanaan Batch 1 sampai dengan Batch 3A, realisasinya telah menjangkau 142.787 peserta atau setara 95,1 persen dari target yang ditetapkan. 

Dradjad menjelaskan, para peserta tersebut ditempatkan secara tersebar di berbagai sektor, baik di perusahaan swasta maupun satuan kerja kementerian dan lembaga negara.

Selama menjalani masa pemagangan, peserta memperoleh sejumlah fasilitas penting, antara lain: 

  • Uang saku dengan besaran setara upah minimum kabupaten/kota (UMK) di lokasi penempatan magang.
  • Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
  • Pendampingan langsung dari mentor profesional.
  • Sertifikat pemagangan serta sertifikat kompetensi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Seleksi Ketat di Kemenko Perekonomian dan Pesan Adaptasi AI

Khusus di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tercatat hanya 43 peserta yang berhasil lolos seleksi dari total 581 pelamar untuk mengikuti Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Batch 3 Angkatan II Tahun 2026.

Ke-43 peserta yang berasal dari 22 perguruan tinggi tersebut memiliki latar belakang keilmuan beragam, mulai dari hukum, ekonomi, hubungan internasional, psikologi, hingga sains dan teknologi. Mereka akan disebar ke 21 unit kerja pada tujuh klaster koordinasi kebijakan ekonomi nasional—mencakup ekonomi makro, kerja sama ekonomi internasional dan investasi, energi dan sumber daya mineral, industri dan ketenagakerjaan, perniagaan dan ekonomi digital, hingga ekonomi kawasan.

Melalui penempatan ini, Dradjad berharap para lulusan baru dapat merasakan langsung dinamika perumusan serta koordinasi kebijakan ekonomi di tingkat nasional.

"Manfaatkan setiap hari dari program ini dan kalian punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa generasi kalianlah yang akan membuat Indonesia makin mampu menerapkan Pasal 33 UUD 1945 sebagaimana yang didorong terus oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," jelasnya.

Ia pun berpesan agar para peserta mengasah kemampuan berpikir kritis berbasis data, menjunjung tinggi integritas, serta sigap beradaptasi dengan disrupsi teknologi seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), semikonduktor, dan pusat data (data center). 

"Dengan ini saya nyatakan Program Pemagangan Batch 3 Angkatan Kedua Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian resmi saya buka,” tutup Wamenko Dradjad.

Rekomendasi