Realisasi Anggaran

Gubernur Bobby Nasution menegaskan komitmen Pemprov Sumut dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan demi transparansi dan akuntabilitas, menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali.

Belanja Pemerintah Pusat Sulsel telah mencapai Rp2,21 triliun hingga Februari 2026, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional dan efisiensi anggaran.

Pemerintah Kota Bukittinggi berhasil mencatatkan capaian pendapatan sebesar Rp755 miliar pada tahun 2025, melampaui target yang ditetapkan. Simak rincian realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemkot Bukittinggi.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika mencatat realisasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) Mimika 2026 telah mencapai Rp376,98 miliar, menunjukkan tren positif dibandingkan periode sebelumnya.

Kantor Wilayah DJPb Kalsel melaporkan mayoritas Pemda di Kalimantan Selatan berhasil memacu Realisasi Dana TKD Kalsel hingga Rp2,51 triliun per Januari 2026, menunjukkan komitmen kuat dalam percepatan pembangunan.

Perwakilan Kemenkeu Banten melaporkan penyaluran Dana Transfer Daerah (TKD) sebesar Rp2,62 triliun hingga Januari 2026, melampaui rata-rata realisasi nasional dan menunjukkan pertumbuhan positif.

Provinsi Jambi akan menerima alokasi APBN sebesar Rp19,22 triliun pada tahun anggaran 2026, ditujukan sebagai stimulus utama perekonomian daerah dan percepatan pembangunan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo mencatat serapan APBD Gorontalo 2025 yang memuaskan hingga 92,67 persen, menunjukkan kinerja keuangan daerah yang sehat dan efisien.

Pemerintah Provinsi Riau mencatat **Realisasi Pendapatan Pemprov Riau 2025** sebesar Rp8,21 triliun, namun kinerja BUMD dinilai belum optimal dan mengalami penurunan kontribusi yang signifikan.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Selatan tercatat mencapai Rp18 triliun hingga November 2025, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah. Angka ini mencerminkan upaya pemerintah pusat dalam menggerakkan perekonomian d

Pria yang akrab disapa Prima ini menyebut, posisi 12 Kementerian yang strategis menjadikan kinerja belanja sangat menentukan realisasi anggaran negara.

Wamendagri Bima Arya mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi APBD 2025 demi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Apa saja kendalanya?

Kementerian Keuangan mencatat realisasi Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp13 triliun per September 2025, melayani jutaan penerima dan terus diupayakan perluasan cakupannya.

Pemerintah membentuk Tim Akselerasi Program Prioritas yang melibatkan Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, dan Kemeninvestasi. Akankah ini jadi solusi macetnya anggaran triliunan?

Pemprov Kaltim mendesak Percepatan PBJ Kaltim senilai Rp5,98 triliun agar target serapan APBD 2025 tercapai. Apa dampaknya jika proses ini terhambat?