Pemkab Bogor Gelar Evaluasi Kinerja PUPR, Serapan Anggaran Terendah Jadi Sorotan

Pemerintah Kabupaten Bogor memastikan akan segera mengevaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang menunjukkan serapan anggaran sangat rendah. Evaluasi ini dilakukan setelah data per 5 Desember 2025 menunjukkan PUPR baru menyerap 37,43 persen dari total alokasi anggaran.

Angka serapan tersebut menempatkan Dinas PUPR sebagai perangkat daerah dengan realisasi anggaran terendah di seluruh Kabupaten Bogor. Kondisi ini memicu kekhawatiran menjelang penutupan tahun anggaran yang semakin dekat dan memerlukan perhatian serius.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyatakan bahwa evaluasi mendalam akan digelar pada pekan depan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh pekerjaan fisik yang telah berjalan di lapangan dapat segera diikuti dengan proses administrasi pencairan keuangan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor menjadi pusat perhatian publik dan pemerintah daerah. Realisasi anggaran yang hanya mencapai 37,43 persen hingga awal Desember 2025 ini sangat jauh dari target ideal yang diharapkan. Total alokasi anggaran untuk DPUPR pada tahun 2025 adalah Rp893,08 miliar, namun baru Rp334,25 miliar yang terserap.

Data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa sisa anggaran yang belum terserap oleh DPUPR mencapai Rp558,83 miliar. Angka ini menjadi indikator lambatnya pelaksanaan program dan proyek yang seharusnya sudah berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya, serapan anggaran DPUPR sangat kontras. Beberapa SKPD lain telah menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik, seperti BPKAD dengan 93,82 persen, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 87,72 persen, Satpol PP 87,13 persen, dan Bakesbangpol 86,40 persen. Perbedaan signifikan ini menyoroti perlunya evaluasi kinerja PUPR Bogor secara menyeluruh untuk mencari akar masalahnya.

Meskipun serapan anggaran rendah, Sekretaris Daerah Ajat Rochmat Jatnika mengungkapkan bahwa progres fisik proyek di lapangan sebenarnya cukup baik dan menunjukkan kemajuan. Namun, kemajuan fisik ini tidak diiringi dengan kelancaran dalam proses serapan anggaran yang seharusnya berjalan seiring.

Menurut Ajat, banyak kegiatan yang belum diajukan pembayarannya, baik oleh pihak penyedia maupun perangkat teknis terkait. "Kalau progres fisik bagus, cuma keuangan belum karena banyak yang belum pengajuan," ujar Ajat, menjelaskan akar permasalahan dari lambannya realisasi keuangan ini.

Kesenjangan antara progres fisik dan administrasi keuangan ini menjadi salah satu fokus utama dalam evaluasi kinerja PUPR Bogor yang akan datang. Pemkab Bogor berupaya mencari solusi agar sinkronisasi antara pekerjaan di lapangan dan proses pencairan dana dapat berjalan lebih efektif. Hal ini penting untuk memastikan proyek-proyek pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu dan anggaran terserap optimal.

Menyikapi kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk segera mengambil tindakan konkret. Evaluasi yang akan datang diharapkan dapat mengidentifikasi secara detail hambatan-hambatan yang ada serta menemukan solusi yang tepat. Tujuan utamanya adalah mempercepat proses administrasi dan pencairan anggaran yang tertunda.

Sekda Ajat Rochmat Jatnika menekankan pentingnya koordinasi antara semua pihak terkait, termasuk dinas teknis, penyedia jasa, dan bagian keuangan. "Minggu depan kita adakan evaluasi kembali," tambahnya, menunjukkan keseriusan Pemkab dalam mengatasi masalah serapan anggaran PUPR Bogor ini dan mencari jalan keluar terbaik.

Diharapkan melalui evaluasi ini, Pemkab Bogor dapat menemukan strategi yang efektif untuk meningkatkan realisasi anggaran DPUPR. Peningkatan serapan anggaran ini krusial untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor dan memastikan dana publik digunakan secara efisien sebelum akhir tahun anggaran, demi kemajuan daerah.

Sumber: AntaraNews