Wamendagri Ribka Haluk: Pembangunan Papua Tengah Jadi Titik Awal Kebangkitan Masyarakat

Percepatan pembangunan DOB merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan pemekaran wilayah di Papua.

Mendagri Tito Karnavian cek KPP Papua Barat Daya, apresiasi progres 100 persen dan dorong gedung segera digunakan agar tak terbengkalai.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendesak percepatan pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Pegunungan, menekankan koordinasi lintas kementerian dan pemda untuk efektivitas proyek. Langkah ini krusial untuk memastikan infrastruktur pemeri

Ribka menekankan pentingnya keselarasan langkah antara Pemda dengan kebijakan dan tahapan yang ditetapkan oleh Kementerian PU.

Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan Pembangunan KIPP Papua Pegunungan di Wamena rampung pada 2028. Simak detail progres dan tantangan yang dihadapi dalam proyek strategis ini.

Komando Distrik Militer (Kodim) 1702/Jayawijaya dan Kepolisian Resor (Polres) Jayawijaya memastikan kunjungan dua wakil menteri di Wamena berjalan aman dan lancar, menegaskan sinergi aparat dalam menjaga stabilitas keamanan.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen menghadirkan pelayanan publik berkualitas melalui pembangunan kantor gubernur, DPRD, dan MRP di Nabire, menandai era baru tata kelola pemerintahan yang profesional.

Rapat tersebut membahas dua agenda strategis, yaitu pembangunan universitas negeri di Papua Tengah dan persiapan groundbreaking KIPP Papua Tengah.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera memulai pembangunan kantor gubernur, DPRD, dan MRP. Pembangunan Kantor Papua Tengah ini diharapkan mempercepat kemajuan dan pelayanan publik di daerah otonomi baru tersebut.

Menurut Ribka, beragam persiapan perlu terus didorong agar pembangunan di Papua berjalan sesuai target dan menunjukkan kemajuan yang nyata.

Setelah sempat tertunda, pembangunan KIPP akhirnya resmi dimulai dan telah berjalan selama empat hari terakhir.

Berbagai dinamika geopolitik dan ekonomi dunia saat ini perlu dicermati karena berpotensi memengaruhi ketahanan nasional hingga tingkat daerah.

Ribka mengapresiasi peran Sekolah GenIUs yang dinilai telah berkontribusi dalam menyiapkan generasi muda yang unggul dan berdaya saing.

Penyusunan Desartada ditargetkan selesai pada akhir 2026.

Mendagri juga memaparkan sejumlah strategi guna menyesuaikan postur belanja pegawai maksimal 30 persen.

Mendagri menjelaskan, salah satu isu yang banyak menjadi perhatian daerah berkaitan dengan ketentuan belanja pegawai.

Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan PARD Tahun 2025-2029.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) untuk aktif mempengaruhi kebijakan publik, bukan sekadar organisasi seremonial. Dorongan ini bertujuan agar PIKI dapat meninggalkan legasi nyata b

PIKI harus menjadi organisasi yang mampu memberikan pengaruh nyata terhadap kebijakan publik serta meninggalkan legasi yang berkelanjutan bagi bangsa.

Kekayaan sumber daya laut dimiliki Maluku merupakan modal strategis dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pentingnya penerapan prinsip 5T dalam pengelolaan Dana Otsus Papua guna memastikan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Wakil Menteri Dalam Negeri mengungkapkan banyak Orang Asli Papua (OAP) di daerah terpencil belum tercatat dalam sistem administrasi nasional, menyoroti urgensi pembaruan data kependudukan OAP Papua.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyerukan Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) menjadi wadah penting merumuskan arah pembangunan Papua yang inklusif, berpihak OAP, serta melestarikan kearifan lokal.