Wamendagri Ribka Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan di Papua Tengah

Ribka menjelaskan, pemerintah terus bersinergi dalam percepatan pembangunan Papua melalui berbagai kebijakan untuk mewujudkan keadilan.

Wamendagri Ribka Haluk dorong RKPD 2027 Papua Pegunungan selaras prioritas nasional dan percepat pembangunan inklusif.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendesak percepatan pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Pegunungan, menekankan koordinasi lintas kementerian dan pemda untuk efektivitas proyek. Langkah ini krusial untuk memastikan infrastruktur pemeri

Ribka menekankan pentingnya keselarasan langkah antara Pemda dengan kebijakan dan tahapan yang ditetapkan oleh Kementerian PU.

Kementerian Dalam Negeri menegaskan perlunya sinkronisasi pembangunan Papua dengan rencana nasional. Simak bagaimana langkah ini krusial untuk mengatasi tantangan dan memajukan daerah, demi terwujudnya pembangunan yang selaras dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyoroti urgensi sinkronisasi RPJMD Papua dengan RPJMN untuk pembangunan berkelanjutan, mengungkap tantangan dan strategi percepatan di Bumi Cenderawasih.

Ribka menjelaskan, Presiden Prabowo mengharapkan seluruh daerah, khususnya di wilayah Papua, melakukan transformasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera memulai pembangunan kantor gubernur, DPRD, dan MRP. Pembangunan Kantor Papua Tengah ini diharapkan mempercepat kemajuan dan pelayanan publik di daerah otonomi baru tersebut.

Menurut Ribka, beragam persiapan perlu terus didorong agar pembangunan di Papua berjalan sesuai target dan menunjukkan kemajuan yang nyata.

Wapres Gibran telah lebih dulu mengunjungi Provinsi Papua Selatan. Di daerah tersebut, Ribka menyebut banyak fasilitas sekolah yang perlu dibenahi.

Setelah sempat tertunda, pembangunan KIPP akhirnya resmi dimulai dan telah berjalan selama empat hari terakhir.

Dari keempat DOB, menurut Ribka, Papua Tengah merupakan yang paling aktif dalam membuat Pergub dan peraturan lainnya.

Menurutnya, kalangan intelektual memiliki tanggung jawab besar untuk melahirkan gagasan dan solusi guna mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki bangsa.

Bima menekankan bahwa Indonesia saat ini tengah menikmati bonus demografi, yakni kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar.

Upaya ini penting untuk menjaga stabilitas politik, kemanan, dan sosial yang merupakan fondasi bagi pembangunan untuk meningkatkan perekonomian.

Dua belas sekolah di Aceh Tengah masih belajar di tenda darurat pasca bencana banjir dan tanah longsor akhir 2025. Pemkab terus mencari solusi untuk Sekolah Darurat Aceh Tengah agar siswa bisa belajar nyaman.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana menegaskan **relokasi SDN 10 Linge** di Aceh Tengah sangat mendesak karena berada di zona merah rawan bencana, demi menjamin keselamatan siswa dan guru.

Pemerintah Kabupaten Sigi berhasil meraih dana insentif daerah sebesar Rp3 miliar dari Kemendagri. Penghargaan ini diberikan atas kinerja luar biasa Pemkab Sigi dalam pengendalian inflasi Sigi di tingkat daerah.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga sekaligus membangkitkan semangat masyarakat pascabencana.

Tri juga menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda yang sehat, terdidik, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Ribka menjelaskan, berbagai program dalam Asta Cita dirancang untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Penguatan kualitas SDM aparatur Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas juga menjadi perhatian penting, termasuk dalam mendukung efektivitas penegakan Perda.

Bima mengapresiasi jerih payah praja IPDN yang telah berkontribusi nyata terhadap upaya pemulihan di Aceh Tamiang.

Wiyagus menambahkan, sinergi antarlembaga, termasuk hingga tingkat desa, menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas daerah.