Wamendagri Dorong Percepatan Pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Pegunungan

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya percepatan pembangunan kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. Penegasan ini disampaikan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah (pemda) setempat. Langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku.

Dalam rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti, Wamendagri Ribka Haluk meminta pemda agar memahami secara komprehensif arahan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Hal ini penting untuk menghindari kendala di lapangan dan menjamin keselarasan antara perencanaan pusat dan implementasi di daerah. Fokus utama adalah pada aspek-aspek krusial yang dapat mempengaruhi jalannya proyek.

Percepatan pembangunan ini menjadi prioritas mengingat kebutuhan akan infrastruktur pemerintahan yang memadai di Provinsi Papua Pegunungan. Koordinasi yang kuat antara Kemendagri, Kementerian PU, dan pemda diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan, termasuk penentuan lokasi dan keselarasan anggaran. Tujuannya adalah mewujudkan pusat pemerintahan yang fungsional dan mendukung pelayanan publik.

Wamendagri Ribka Haluk menyoroti tiga aspek krusial yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah dalam proses percepatan pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Pegunungan. Aspek-aspek tersebut meliputi ketepatan waktu pelaksanaan proyek, penyusunan master plan yang komprehensif, serta antisipasi dan penanganan terhadap potensi perubahan di kemudian hari.

Ribka Haluk menekankan bahwa keselarasan langkah antara pemda dengan kebijakan dan tahapan yang ditetapkan oleh Kementerian PU sangat penting. Ia juga mengingatkan agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

“Sehingga tolong Pak Kadis nanti secara teknis tolong baik-baik sekali ikuti tahapan yang diminta oleh Ibu Wamen PU,” ujar Ribka Haluk, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap arahan teknis.

Selain aspek teknis, Wamendagri Ribka Haluk juga menyampaikan pentingnya percepatan kesepakatan lokasi pembangunan sejumlah gedung pemerintahan strategis di Papua Pegunungan. Gedung-gedung tersebut mencakup kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Menurutnya, kepastian lokasi menjadi langkah krusial untuk memastikan tahapan pembangunan dapat berjalan tepat waktu. Hal ini juga selaras dengan mekanisme perencanaan serta penganggaran yang berlaku.

“Pak Sekda dan Pak Gubernur bisa bertanggung jawab untuk menyepakati titik koordinat pembangunan kantor MRP dan kantor DPR (Papua Pegunungan),” tutur Ribka Haluk, menyoroti urgensi penetapan lokasi.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa konsep desain arsitektur kawasan perkantoran pemerintahan Papua Pegunungan telah diselesaikan pada Desember 2025.

Selanjutnya, diperlukan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, termasuk dengan Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Koordinasi ini penting guna memastikan keselarasan perencanaan dan penganggaran proyek.

“Kita mulai dengan dokumen rencana infrastruktur kawasan strategis yang mengacu pada hasil kunjungan rapat koordinasi kemarin, yang ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dan tentunya bersama Kemendagri dan Pemprov,” kata Diana Kusumastuti, menjelaskan tahapan selanjutnya.

Sumber: AntaraNews