Target Ambisius: Kementerian Pekerjaan Umum Pastikan Pembangunan KIPP Papua Pegunungan Rampung 2028

Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) telah menetapkan target ambisius untuk menyelesaikan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan. Proyek vital ini diharapkan rampung pada tahun 2028 mendatang, menandai tonggak penting bagi provinsi baru tersebut.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dan Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, meninjau langsung lokasi pembangunan KIPP. Peninjauan dilakukan di Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya, Wamena.

Pembangunan KIPP Papua Pegunungan dijadwalkan akan dimulai pada semester kedua tahun 2026. Proyek ini akan memprioritaskan pembangunan kantor gubernur, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai fasilitas utama.

Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa pembangunan KIPP Papua Pegunungan akan segera dimulai pada paruh kedua tahun 2026. Jika tidak ada kendala berarti, progres konstruksi diharapkan selesai tepat waktu pada tahun 2028.

Tiga bangunan utama akan menjadi fokus awal pembangunan di KIPP Papua Pegunungan. Fasilitas tersebut meliputi kantor gubernur, kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), serta gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Prioritas ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk segera menyediakan infrastruktur dasar bagi jalannya roda pemerintahan di provinsi baru. Hal ini juga bertujuan untuk mendukung efektivitas layanan publik bagi masyarakat Papua Pegunungan.

Pembangunan KIPP Papua Pegunungan diakui mengalami sedikit keterlambatan dibandingkan dengan tiga KIPP di daerah otonomi baru (DOB) lainnya di Tanah Papua. DOB tersebut meliputi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.

Keterlambatan ini disebabkan oleh adanya perpindahan lokasi pembangunan yang memerlukan perhitungan ulang secara menyeluruh. Perubahan lokasi ini mengharuskan penyesuaian perencanaan dari awal hingga akhir proyek.

Meskipun menghadapi tantangan, Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan bahwa proses pembangunan tetap berjalan. Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi untuk memastikan kelancaran proyek strategis ini.

Kementerian Pekerjaan Umum bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan saat ini sedang intensif menyiapkan dokumen-dokumen pembangunan. Persiapan ini krusial untuk memastikan legalitas dan kelancaran pelaksanaan proyek.

Koordinasi erat antara kementerian pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mengatasi kompleksitas proyek. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat proses administrasi dan teknis yang dibutuhkan.

Harapan besar disampaikan agar pembangunan KIPP Papua Pegunungan dapat benar-benar dimulai pada semester kedua tahun ini sesuai jadwal. Hal ini penting untuk mengejar ketertinggalan dan mewujudkan pusat pemerintahan yang representatif.

Sumber: AntaraNews