Pemprov Sumut Tegaskan Pemulihan Pascabencana Sumut Harus Jadikan Daerah Lebih Baik dan Tangguh

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan program pemulihan pascabencana harus membuat daerah yang terdampak menjadi lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, menyampaikan hal ini usai membuka rapat konsultasi publik penyusunan rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumut pada Kamis.

Sulaiman Harahap menegaskan, pemulihan pascabencana di wilayah Sumut menjadi momentum transformasi. Prinsipnya adalah membangun kembali secara lebih baik dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting. Hal ini bertujuan agar infrastruktur lebih aman, tata ruang lebih tertib, dan masyarakat lebih siap menghadapi risiko di masa depan.

Bencana hidrometeorologi yang melanda 18 kabupaten/kota di Sumut pada akhir November 2025 telah menimbulkan dampak signifikan. Estimasi kerugian mencapai Rp17,23 triliun, dengan 479.045 kepala keluarga atau 1.803.549 jiwa terdampak.

Data dari Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumut menunjukkan skala kerusakan dan kerugian yang masif. Selain kerugian material, jumlah pengungsi mencapai 3.371 kepala keluarga atau 13.378 jiwa. Angka ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang komprehensif.

Korban luka-luka akibat bencana ini tercatat sebanyak 126 jiwa, sementara korban meninggal dunia mencapai 372 jiwa. Sebanyak 53 jiwa lainnya masih dinyatakan hilang, menambah daftar panjang dampak tragis dari bencana hidrometeorologi tersebut. Kondisi ini menuntut respons cepat dan terkoordinasi dari seluruh pihak terkait.

Pemulihan pascabencana di Sumut bukan hanya tentang perbaikan fisik, tetapi juga pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. Proses ini harus memastikan bahwa daerah terdampak tidak hanya kembali ke kondisi semula, tetapi juga memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap potensi bencana di masa mendatang.

Sulaiman Harahap menjelaskan, terdapat empat arah kebijakan utama dalam rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumut. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan proses pemulihan berjalan efektif dan terarah.

Kebijakan pertama adalah penguatan data dan kajian dampak bencana, yang menjadi dasar perencanaan yang akurat. Kedua, integrasi rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memastikan upaya perbaikan bersifat holistik. Ketiga, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia guna meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana.

Arah kebijakan keempat adalah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga kementerian/lembaga pusat. “Keberhasilan rencana induk percepatan rehabilitasi ini bergantung peran aktif kabupaten/kota, provinsi dan kementerian,” tutur Sulaiman. Ini menekankan pentingnya sinergi dalam menyusun rencana aksi, alokasi anggaran, dan koordinasi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumut, Dikky Anugerah, mengapresiasi kementerian/lembaga yang bahu-membahu dalam pemulihan pascabencana di wilayah Sumut. Sinergi ini merupakan fondasi penting dalam membangun kembali daerah.

Menurut Dikky, kolaborasi tersebut menjadi modal penting untuk membangun daerah yang lebih tangguh dan siap menghadapi risiko bencana ke depan. “Kami berterima kasih setinggi-tingginya kepada kementerian/lembaga yang telah memfasilitasi penanggulangan dan pemulihan pasca bencana di Sumut,” kata Dikky.

Upaya bersama ini diharapkan dapat menciptakan sistem penanggulangan bencana yang lebih adaptif dan responsif. Dengan demikian, Pemulihan Pascabencana Sumut tidak hanya mengatasi dampak yang ada, tetapi juga mempersiapkan masyarakat dan infrastruktur untuk masa depan yang lebih aman.

Sumber: AntaraNews