DPR Akan Tinjau IKN, Bahas Status Bandara dan Perluasan Rumah Jabatan

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan kesiapan DPR berkantor di IKN, namun dengan syarat krusial: mitra eksekutif juga harus pindah. Simak detailnya.

Kepala Otorika IKN Basuki Hadimuljono menyebut Ibu Kota Nusantara akan menjadi Ibu Kota Politik di tahun 2028.

Mendagri Tito perlu menerangkan substansi dasar hukum ibu kota politik tersebut apakah perlu merevisi UU IKN atau cukup dengan UU saat ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih belum memberikan penjelasan lengkap mengenai rincian anggaran untuk IKN dalam APBN 2026.

Saat diminta keterangan perihal itu, Sri Mulyani sempat menanyakan kepada timnya soal porsi anggaran IKN di tahun depan.

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk IKN untuk 2025 hingga 2029 sebesar Rp48,8 triliun.

Menurut dia, saat ini segala keputusan yang menyangkut IKN berada di pemerintah.

Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

Kementerian PU menargetkan, Prabowo sudah berkantor di IKN 2028

Puan menegaskan DPR siap mendukung keinginan pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk pembangunan IKN.

Kepala negara menyebut, masih banyak pembangunan yang belum selesai seperti bandara

Cak Imin berharap kegiatan itu bisa berjalan sukses, mengingat kondisi dan fasilitas yang masih terbatas.

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memposisikan diri sebagai mitra strategis investasi di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menawarkan berbagai proyek siap tawar. PPU siap mendukung pertumbuhan ekonomi baru IKN dan meningkatkan investasi Penajam Pa

Dia mengatakan, KPU akan menyiapkan tahapan Pemilu 2029 yang akan dimulai pada tahun 2027.

Gedung utama dirancang sebagai pusat aktivitas dengan enam lantai utama yang dilengkapi lantai dek serta tiga lantai bawah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Kementerian Lingkungan Hidup mempercepat proyek strategis pembangunan PSEL Kaltim di dua wilayah aglomerasi utama, Balikpapan dan Samarinda, sebagai langkah modernisasi pengelolaan limbah dan penyediaa

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama Gubernur Kaltim memastikan percepatan pembangunan PSEL Kaltim di dua wilayah aglomerasi, Balikpapan dan Samarinda, demi atasi masalah sampah yang mendesak.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempercepat persiapan Proyek PSEL Kaltim di Samarinda Raya dan Balikpapan Raya, menjanjikan solusi energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang efektif.

Puan menyoroti ancaman gelombang PHK yang mulai terasa di sektor industri nasional dampak konflik geopolitik global.

Pemerintah sedang berupaya untuk mengimplementasikan solusi infrastruktur yang bertujuan mengurangi risiko kecelakaan di area-area yang dianggap rawan.

Puan menekankan pentingnya Negara meningkatkan unsur keselamatan pada transportasi kereta api, terutama di perlintasan sebidang.

Puan juga mendorong agar investigasi atas kecelakaan tersebut harus menghasilkan pembelajaran struktural yang jelas.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan Pemerintah Terbuka Kritik Akademisi, bahkan yang tajam sekalipun, sebagai masukan penting untuk perbaikan kebijakan, bukan ancaman.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah menyambut baik kritik akademisi yang tajam, bahkan Presiden Prabowo mempersilakan kritik, di tengah kasus Feri Amsari.