Reaksi Menkeu Sri Mulyani Ditanya Anggaran 2026 buat IKN: Saya Cek Dulu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih belum memberikan penjelasan lengkap mengenai rincian anggaran untuk IKN dalam APBN 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih meragukan alokasi anggaran untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada tahun 2026. Bukan tanpa sebab, ketika diminta untuk memberikan keterangan mengenai hal tersebut, ia menanyakan kepada timnya mengenai porsi anggaran IKN untuk tahun depan.

Setelah mendapatkan informasi tersebut, ia belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai besaran anggaran yang dimaksud.

"Untuk IKN, saya mungkin cek dulu ya. Oh, Rp6,3 triliun, kalau enggak salah ya. Nanti kalau salah saya koreksi lagi," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, pada Jumat (15/8).

Di sisi lain, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa semua tahapan persiapan untuk pembangunan tahap kedua telah selesai, termasuk aspek penganggaran.

Pembangunan tahap kedua ini merupakan kelanjutan dari tahap pertama dan akan difokuskan pada pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif beserta ekosistem pendukungnya.

"Semua tahapan persiapan pembangunan tahap kedua telah selesai termasuk penganggaran, yang merupakan rangkaian kelanjutan dari pembangunan tahap kesatu. Pembangunan tahap kedua akan dimulai dengan proses lelang yang akan dilakukan pada awal Agustus 2025," jelas Basuki beberapa waktu lalu.

1.170 PNS yang Tinggal di Otorita IKN

Per bulan Juli 2025, Otorita IKN telah memindahkan sebanyak 1.170 karyawan yang kini telah menempati hunian ASN di beberapa tower yang disediakan. Selain itu, sebanyak 109 karyawan dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan juga telah mulai bekerja dan tinggal di kawasan IKN.

Kehadiran ASN di IKN semakin diperkuat dengan adanya perpindahan karyawan dari berbagai lembaga negara dan kementerian, termasuk Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk balai-balai teknis di bawah Kementerian PU. Basuki juga menegaskan bahwa proses pemindahan ASN akan terus dilanjutkan sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun oleh pemerintah.

“Kementerian PANRB telah merancang pemindahan aparatur sipil negara dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat, sebagai bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pusat ke Nusantara,” ungkap Basuki.

Pembangunan Bandara VVIP Diperkirakan Rampung pada Agustus 2025

Di sisi lain, PT Brantas Abipraya (Persero) menargetkan untuk menyelesaikan pembangunan Bandara VVIP di IKN pada Agustus 2025. Proyek ini telah dimulai sejak tahun 2023. Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana, menjelaskan bahwa pembangunan Bandara VVIP ini mencakup runway dengan panjang 3.000 meter dan lebar 45 meter, serta apron yang memiliki luas 102.150 meter persegi. Selain itu, terdapat dua taxiway dengan ukuran masing-masing 180 x 30 meter, dan terminal VIP serta VVIP yang memiliki luas total 7.350 meter persegi.

"Dengan spesifikasi tersebut, bandara ini mampu melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777-200 ER dan Airbus A380, sekaligus menghadirkan efisiensi dan keamanan tingkat tinggi bagi pergerakan pejabat negara," jelasnya dalam kesempatan yang berbeda. Pembangunan ini diharapkan dapat mendukung mobilitas pejabat dan meningkatkan fasilitas transportasi di kawasan tersebut. Dengan adanya bandara ini, diharapkan aksesibilitas di IKN menjadi lebih baik, serta memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi di daerah tersebut.

Warisan Jokowi, IKN dan Hilirisasi

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan pujian kepada Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) atas warisan yang ditinggalkannya untuk pemerintahan saat ini. Warisan tersebut mencakup pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program hilirisasi. Prabowo mengungkapkan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang telah membangun infrastruktur penting untuk meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat ekonomi.

Selain itu, Jokowi juga dianggap berhasil memimpin Indonesia di masa sulit akibat pandemi Covid-19, sehingga negara ini termasuk salah satu yang paling cepat pulih dari dampaknya. "Keluar dari kesulitan ekonomi, dan juga beliau merintis pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, dan meletakan dasar strategi hilirisasi sumber daya alam Indonesia," ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Jumat (15/8).

Prabowo juga menilai bahwa transisi pemerintahan dari era Jokowi ke pemerintahannya berlangsung dengan baik. Ia menekankan bahwa hal ini menunjukkan kematangan demokrasi di Indonesia. "Transisi pemerintahan dari Jokowi ke pemerintahan yang saya pimpin berjalan dalam semangat persatuan, penuh kehormatan dan kedewasaan politik. Yang diakui dunia, lancar, dan sangat baik, adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat," tuturnya. Dengan demikian, Prabowo berharap agar pemerintahan yang baru dapat melanjutkan pembangunan yang telah dirintis oleh pendahulunya.