Prabowo Kunjungi IKN Naik Helikopter, Perdana Sejak Menjabat Presiden

Kunjungan Prabowo ke IKN ini merupakan yang pertama setelah ia dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024.

Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada hari Senin, 12 Januari 2026. Ia berangkat menggunakan helikopter kepresidenan AgustaWestland 189 (AW 189) berwarna putih.

Dikutip dari Liputan6.com, Prabowo berangkat dari salah satu lapangan di Balikpapan pada pukul 18.30 WITA dan tiba di IKN sekitar pukul 18.45 WITA setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 15 menit.

Setibanya di IKN, Prabowo disambut oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Kehadirannya juga disambut oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono. Kunjungan ini menjadi yang pertama bagi Prabowo ke IKN setelah dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024.

Dalam masa kepemimpinannya, Prabowo telah berulang kali menekankan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut hingga tahun 2029 dengan alokasi anggaran sekitar Rp 48,8 triliun untuk periode 2025 hingga 2029. Ia juga menargetkan agar IKN dapat berfungsi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Dipercepat

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah memastikan bahwa pembangunan fisik untuk kawasan yudikatif, legislatif, serta kompleks perkantoran di IKN akan dimulai secara bersamaan pada Desember 2025. Proyek ini akan dilaksanakan dengan menggunakan skema kontrak tahun jamak, dengan total nilai mencapai Rp 20 triliun.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa proses pelelangan untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif telah selesai pada pertengahan tahun. Selain itu, kontrak multi-tahun juga telah ditandatangani untuk periode 2025 hingga 2027.

"Pada pertengahan tahun pelelangan untuk pembangunan yudikatif dan legislatif telah berhasil dan kontrak multi-tahun untuk periode 2025, 2026, dan 2027 telah ditandatangani," kata Basuki yang dikutip dari Antara pada Kamis (1/1/2026).

Lebih lanjut, Basuki menambahkan bahwa kemajuan dalam konektivitas kawasan inti pemerintahan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Jalan penghubung untuk seluruh Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Segmen 1A, 1B, dan 1C, termasuk akses utama jalan tol, diperkirakan akan hampir sepenuhnya selesai pada akhir tahun ini. Ketersediaan infrastruktur dasar ini dianggap sangat penting untuk mempercepat realisasi pembangunan fisik di kawasan inti IKN.

Tidak Bergantung pada Anggaran Negara

Dalam aspek pembiayaan, OIKN memastikan bahwa pembangunan IKN tidak sepenuhnya mengandalkan anggaran negara. Pendanaan dilakukan melalui kombinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni.

Pemerintah juga terus memperkuat infrastruktur dasar demi kenyamanan dan keberlanjutan kawasan. Salah satu langkah yang diambil adalah penandatanganan kontrak untuk pembangunan 24 embung tambahan yang berfungsi sebagai penyedia air baku dan pengendali banjir.

"Tahapan konstruksi diatur secara bertahap oleh pemerintah di mana pekerjaan infrastruktur pemerintahan dikebut pada akhir tahun ini, sedangkan pembangunan sektor hunian baru dijadwalkan mulai berjalan efektif pada tahun 2026," ujar Basuki.

Ia menekankan bahwa akselerasi pembangunan ini sangat penting untuk memenuhi target Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, yang menetapkan bahwa Nusantara siap berfungsi penuh sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.

"Secara keseluruhan, semua peta jalan konstruksi dan target capaian fisik yang berjalan di lapangan saat ini dinilai masih berada dalam koridor yang tepat dan sesuai dengan perencanaan awal pemerintah untuk pengembangan ibu kota baru," tutup Basuki.