Rp48,8 Triliun untuk IKN, Prabowo Targetkan Ibu Kota Politik Selesai di 2028

Prabowo Subianto menargetkan IKN sudah menjadi Ibu Kota Politik pada 2028 mendatang.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp48,8 triliun periode 2025-2029. Targetnya, pada 2028 nanti IKN telah menjadi Ibu Kota Politik.

Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengulas bahwa pada tahap awal yakni periode 2022-2024, APBN telah menginvestasikan sebanyak Rp89 triliun untuk pembangunan IKN. Meliputi proyek jalan tol, 47 tower hunian, air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, kantor sekretariat, dan sarana peribadatan seperti masjid, basilika, hingga gereja.

“Yang kesemuanya dikerjakan oleh Kementerian PU sebelumnya. Kami hanya melaporkan progresnya. Di samping itu ada juga investasi swasta yang sudah di-groundbreaking sampai September yang lalu sebesar Rp58,41 triliun. Ini progresnya sekarang ada beberapa yang sudah jalan, ada yang sudah selesai, ada yang sedang dalam persiapan desain,” kata Basuki di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1).

Untuk tahap kedua, kata Basuki, Prabowo Subianto menargetkan IKN sudah menjadi Ibu Kota Politik pada 2028 mendatang.

“Beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi Ibu Kota Politik. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif,” jelas dia.

Menurut Basuki, untuk yudikatif dan legislatif sebenarnya sudah pernah ada basic design dari Kementerian PUPR. Prabowo pun meminta evaluasi ulang atau review, sehingga OIKN bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan membentuk tim desain, yang nantinya menerima pengarahan langsung oleh Presiden.

“Untuk itu, dalam menyelesaikan program dari 2025 sampai 2029, dibutuhkan APBN Rp48,8 triliun. Pertama, untuk menyelesaikan kompleks legislatif yudikatif dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN kawasan WP2,” ungkapnya

“Karena kita tadi kan WP1, ini ke WP2. Termasuk juga dalam Rp48,8 triliun ini adalah untuk memelihara, untuk mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi,” tambah Basuki.

Dibiayai Program KPBU

Selain dari APBN, pembangunan IKN juga akan dibiayai melalui program Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai dana Rp60,93 triliun.

Di samping itu, ada juga program kami dengan kegiatan atau program yang dibiayai melalui KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha sebesar Rp60,93 triliun yang studi kelayakan atau feasibility study-nya sudah dalam proses, antara lain untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak.

Termasuk enak proyek KPBU untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel sepanjang 138,6 kilometer di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Selama ini yang dikerjakan kan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan yang baru dengan KPBU. Kemudian juga satu KPBU lagi untuk pembangkit listrik tenaga surya, yang sekarang sudah ada 50 MW yang kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Presiden,” kata Basuki.

Tidak ketinggalan terkait groundbreaking ke-9, untuk kegiatan pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar Rp6,49 triliun, yang berasal dari swasta murni, investasi murni, direct investment, KPBU, dan APBN.

“Selain itu, kami juga mendapat masukan dari Pak Menteri Perumahan untuk bisa mengoptimalkan swasta yang sudah melakukan groundbreaking tadi, baik dari 1 sampai 8 maupun nanti yang ke-9 agar juga tidak hanya sekedar groundbreaking, tapi ditindak lanjut dengan kegiatan pembangunannya,” ujarnya.

“Jadi targetnya satu tadi, tahun 2028 agar bisa ditetapkan IKN ini sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia. Saya kira itu,” Basuki menandaskan.