LIVE

PSI Sebut Putusan MK Jadi Angin Segar bagi Kelanjutan IKN

Putusan tersebut dinilai mempertegas, pembangunan IKN tetap berada dalam koridor konstitusi dan dapat terus berjalan sesuai tahapan pemerintah.

raja juli antoni
PSI Sebut Putusan MK Jadi Angin Segar bagi Kelanjutan IKN
PSI Sebut Putusan MK Jadi Angin Segar bagi Kelanjutan IKN (merdeka.com)

Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 38/PUU-XXIV/2026 memberikan kepastian hukum terhadap keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Putusan tersebut dinilai mempertegas, pembangunan IKN tetap berada dalam koridor konstitusi dan dapat terus berjalan sesuai tahapan pemerintah.

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XXIV/2026 mempertegas bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berada di jalur konstitusional dan memiliki kepastian hukum yang kuat,” kata Raja Antoni, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/5).

Diketahui, MK menolak seluruh permohonan pengujian secara materiil Pasal II Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). Dengan putusan tersebut, Jakarta secara hukum masih berstatus sebagai ibu kota negara hingga diterbitkannya Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota.

Sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto


Raja Antoni yang pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), menilai status Jakarta saat ini tidak menghambat pembangunan IKN. Sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto, IKN disebut terus disiapkan sebagai pusat pemerintahan politik nasional di 2028.

“Status Jakarta sebagai ibu kota transisional tidak menghambat keberlanjutan pembangunan maupun persiapan operasional IKN secara bertahap sebagai pusat pemerintahan politik nasional di tahun 2028,” ujarnya.

Raja Antoni menyebut, putusan tersebut juga menegaskan penetapan waktu pemindahan Ibu Kota dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang merupakan kewenangan Presiden.

“Penetapan waktu pemindahan ibu kota melalui Keputusan Presiden merupakan kewenangan konstitusional pemerintah yang dilakukan berdasarkan kesiapan nasional, sehingga tetap menjamin kepastian hukum dan keberlangsungan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Rencana Induk IKN

Sebagai informasi, pasca putusan, Otorita IKN menyatakan tetap melanjutkan pembangunan fisik dan nonfisik sesuai Rencana Induk IKN dan arah kebijakan pemerintah.

Termasuk diantaranya penguatan ekosistem pemerintahan, investasi, pelayanan publik, serta kualitas hidup masyarakat di Nusantara.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Endang Saputra
Editor Endang Saputra
N
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Purbaya: Jangan Lagi Salahkan MBG, Prabowo Sedang Memperbaiki Manajemen

{{caption}}
Amran Beri Penjelasan soal Prabowo Bilang Rakyat Desa Tak Pakai Dolar

{{caption}}
Usai Surati Prabowo, Pengusaha China Kini Mengeluh ke Purbaya dan Bahlil

{{caption}}
Dasco Sebut Tak Ada Larangan Presiden Sampaikan Kerangka Ekonomi di DPR

{{caption}}
IHSG Merosot 29% dari Rekor Tertinggi, Pemulihan Tergantung 3 Hal Ini

{{caption}}
4 Prajurit TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus Jalani Sidang Tuntutan Besok

Topik Terkait
{{caption}}
Romy Soekarno: Putusan MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara, Pembangunan IKN Harus Bertahap, Realistis dan Strategis

Romy menilai, putusan MK tersebut justru memberikan ruang yang lebih sehat & realistis bagi pemerintah dalam mempersiapkan proses transisi secara bertahap.

IKN
{{caption}}
MK Batalkan HGU IKN, Menko Airlangga Ungkap Kelanjutan Pembangunan dan Nasib Investor

MK telah membatalkan rencana pemberian hak atas tanah dalam dua siklus di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ibu Kota Nusantara
{{caption}}
Putusan MK soal HGU IKN, Ini Respons Menko Airlangga

MK membatalkan aturan HGU hingga 190 tahun di IKN. Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah akan mempelajari putusan tersebut.

Menko Airlangga
{{caption}}
MK Buka Suara Respons Heboh RUU Pilkada Dibahas Secara 'Kilat'

Seperti diketahui, MK baru saja mengeluarkan putusan mengubah syarat Pilkada.

RUU Pilkada
{{caption}}
VIDEO: PKS Balas Jawaban Jokowi Soal IKN Sudah Jadi UU: Konstitusi Saja Bisa Diubah!

Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, menegaskan meski IKN telah menjadi undang-undang tetap sah apabila diubah

berita video
{{caption}}
Dari Forum PBB, Menhut Sampaikan Komitmen Pemerintahan Prabowo Subianto soal Kelestarian Hutan

Dalam forum tersebut, ia menegaskan kembali komitmen kuat Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kelestarian hutan.

berita update
{{caption}}
Indonesia Fokus Perlindungan Habitat Gajah, Presiden Prabowo Terbitkan Inpres Konservasi

Indonesia serius melindungi ekosistem habitat gajah yang terus menyusut. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres untuk menyelamatkan populasi gajah Sumatera dan Kalimantan.

gajah kalimantan
{{caption}}
Penyelamatan Ekosistem Kantong Gajah: Komitmen Kuat Pemerintah Jaga Populasi Gajah Sumatera dan Kalimantan

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam penyelamatan ekosistem kantong gajah di Sumatera dan Kalimantan melalui Instruksi Presiden, demi menjaga populasi gajah yang terancam punah.

ekosistem gajah
{{caption}}
Menteri Kehutanan Ajak Masyarakat Maksimalkan Perhutanan Sosial untuk Ekonomi dan Lingkungan

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendorong masyarakat untuk aktif mengelola hutan melalui skema Perhutanan Sosial, guna meningkatkan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

ekonomi hijau
{{caption}}
Prabowo Apresiasi Menhut Raja Antoni, Larangan Izin Tebang Kayu Dipertegas

Dia memberikan pujian kepada Raja Juli karena belum memberikan izin kepada semua perusahaan untuk melakukan penebangan kayu di area hutan tersebut.

berita update
{{caption}}
Indonesia-Jepang Perkuat Diplomasi Hijau Lewat Kerja Sama Konservasi Komodo di Shizuoka

Indonesia dan Jepang mempererat hubungan melalui Kerja Sama Konservasi Komodo, menandai langkah maju dalam diplomasi hijau dan pelestarian keanekaragaman hayati. Apa saja poin pentingnya?

diplomasi hijau
{{caption}}
MK Putuskan Jakarta Tetap Ibu Kota Negara, PKS Minta Pemerintah Jelaskan Kesiapan Infrastruktur di IKN

Keputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.

berita update
{{caption}}
MK Putuskan Jakarta Tetap Ibu Kota, PDIP Sarankan Wapres Gibran Berkantor di IKN

PDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

berita update
{{caption}}
Program Siap Kerja Kukar: Strategi Efektif Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tekan Angka Pengangguran

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) gencar menekan angka pengangguran melalui Program Siap Kerja Kukar. Inisiatif ini telah melatih ribuan warga dengan keterampilan relevan industri, membuka peluang kerja baru dan meningkatkan kemandirian ekono

ekonomi lokal
{{caption}}
Pemindahan IKN Belum Final, DPR: Tunggu Keputusan Presiden

DPR menegaskan putusan MK soal status Jakarta harus jadi acuan pemindahan IKN. Jakarta masih ibu kota hingga Keppres diterbitkan.

berita update
{{caption}}
Keppres IKN Belum Terbit, MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara

Keppres belum diterbitkan, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah terbit dan menghapus status Jakarta sebagai ibu kota negara.

berita update
{{caption}}
Unhas dan IKN Jajaki Implementasi Kendaraan Listrik Hasil Riset Kampus untuk Kota Hijau

Otorita IKN dan Universitas Hasanuddin (Unhas) menjajaki implementasi Kendaraan Listrik Unhas IKN hasil riset kampus. Inovasi ini relevan dengan konsep IKN sebagai kota cerdas dan ramah lingkungan.

ikn