Advertisement
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meluncurkan Program Kampanye Gagasan bertajuk "Jakarta Tetap Ibu Kota Negara".
Advertisement
Syaikhu menegaskan PKS sejak awal menolak pemindahan Ibu Kota Negara. Sikap penolakan tersebut dilandasi dengan mendengar aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik.
Pernyataan PKS langsung dijawab Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa itu merupakan pendapatan yang wajar dalam negara demokrasi.
Meski begitu, Presiden Jokowi menegaskan IKN Nusantara sudah ada undang-undang.
Tak hanya itu saja, proyek IKN dilakukan agar Indonesia tidak Jawa sentris.
PKS kembali membalas jawaban Jokowi terkait IKN sudah menjadi undang-undang.
Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, menegaskan meski IKN telah menjadi undang-undang tetap sah apabila diubah.
Terlebih tidak ada aturan yang melarang mengubah undang-undang.