Indonesia-PBB Luncurkan Program Ketahanan Pangan, Perkuat Petani Hadapi Krisis Iklim

Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan program ketahanan pangan inovatif untuk mendukung petani kecil di Jawa Timur dan Lampung, memperluas akses pembiayaan dan praktik pertanian cerdas iklim guna menghadapi tantangan perubahan iklim.

Jakarta – Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia secara resmi meluncurkan program bersama yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan petani kecil dalam menghadapi risiko perubahan iklim. Inisiatif bertajuk “UN Joint Programme: Leveraging Finance to Scale Up Climate Resilient Food Systems” ini diluncurkan di Jakarta pada Kamis (9/4), menandai komitmen serius dalam mendukung sektor pertanian nasional.

Program ini dirancang untuk memperluas akses petani terhadap layanan keuangan serta meningkatkan kapasitas mereka dalam mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan. Fokus utama implementasi program akan berada di dua provinsi lumbung pangan Indonesia, yakni Jawa Timur dan Lampung, yang rentan terhadap dampak iklim.

Menurut Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Leonardo A. A. Teguh Sambodo, tujuan program ini selaras dengan prioritas nasional. Ia menekankan pentingnya transformasi sistem pangan dan arah pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

Mendorong Pertanian Cerdas Iklim dan Akses Pembiayaan

Program bersama ini akan memberikan pelatihan komprehensif untuk mengadopsi praktik pertanian cerdas iklim dan inovatif. Setidaknya 15 ribu petani di Jawa Timur akan mendapatkan manfaat langsung, dengan fokus pada pengembangan pertanian pangan tahan iklim seperti padi hemat air.

Pertanian cerdas iklim mencakup serangkaian praktik dan teknologi yang peka terhadap konteks lokal, memungkinkan petani untuk meningkatkan produktivitas. Pada saat yang sama, pendekatan ini juga bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim yang semakin ekstrem.

Untuk mendukung keberlanjutan pertanian, program ini mengintegrasikan dan memanfaatkan mekanisme pembiayaan inovatif yang sudah ada. Skema asuransi iklim Indonesia dan pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) akan menjadi pilar utama dalam upaya ini.

Melalui program ini, petani skala kecil akan didukung untuk menerapkan pertanian berkelanjutan sebagai prasyarat untuk mengakses asuransi iklim. Hal ini termasuk memperluas akses ke teknologi cerdas iklim termutakhir, seperti irigasi bertenaga surya, yang dapat meningkatkan efisiensi dan adaptasi.

Mobilisasi Dana dan Dukungan UMKM

Program ini memiliki target ambisius untuk memobilisasi dana sebesar 150 juta dolar AS atau sekitar Rp2,5 triliun. Dana ini akan berasal dari penerbitan SDG Bond tahunan Indonesia, Green, dan Green Sukuk berbasis proyek, yang akan digunakan untuk membiayai praktik berkelanjutan dan peningkatan kandungan gizi beras bagi setidaknya 300 ribu petani kecil.

Selain itu, BPDLH diharapkan dapat menyalurkan pembiayaan mikro kepada setidaknya 400 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM ini akan melaksanakan proyek agro-silvo-pastoral yang layak kredit, yaitu kombinasi budidaya tanaman, kehutanan, dan peternakan, yang mendukung diversifikasi dan keberlanjutan.

Leonardo A. A. Teguh Sambodo menambahkan bahwa program ini diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi petani serta mendorong penerapan Climate-Smart Agriculture. “Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi petani serta mendorong penerapan Climate-Smart Agriculture, meningkatkan kesejahteraan petani, penguatan ketahanan pangan dan pengintegrasian dengan program prioritas lainnya seperti Makan Bergizi Gratis,” kata Leonardo.

Kolaborasi Internasional untuk Ketahanan Pangan

Program ini akan berlangsung dari tahun 2026 hingga 2027 dan dipimpin oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO). Kolaborasi ini melibatkan berbagai mitra penting seperti Badan Internasional untuk Pendanaan Pembangunan Pertanian (IFAD), Program Pembangunan PBB (UNDP), dan Kantor Kepala Perwakilan PBB (UNRCO).

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, menyatakan bahwa dari investasi program bersama sebesar 2 juta dolar AS (Rp34,2 miliar), pihaknya menargetkan untuk memobilisasi 205 juta dolar AS (Rp3,5 triliun) dalam pembiayaan publik dan swasta.

“Melalui program bersama ini kami berharap dapat membuka lebih banyak investasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk petani kecil, perempuan, dan anak muda,” ungkap Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste, Rajendra Aryal.

Dukungan terhadap program ini datang dari Joint SDG Fund bekerja sama dengan UN Food Systems Coordination Hub, serta kontribusi dari Uni Eropa dan sejumlah negara. Negara-negara pendukung tersebut meliputi Belgia, Denmark, Jerman, Irlandia, Italia, Luksemburg, Monako, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Korea Selatan, Arab Saudi, Spanyol, Swedia, dan Swiss.

Sumber: AntaraNews