Indonesia-PBB Perluas Akses Keuangan Petani Kecil untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Pemerintah Indonesia bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia secara resmi memperkuat komitmen untuk mendukung petani kecil. Dukungan ini berfokus pada perluasan akses layanan keuangan serta peningkatan kapasitas mereka dalam menghadapi risiko perubahan iklim. Inisiatif ini bertujuan untuk mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan di dua provinsi penghasil pangan utama.

Program bersama ini, yang diberi nama "UN Joint Programme: Leveraging Finance to Scale Up Climate Resilient Food Systems", akan difokuskan di Jawa Timur dan Lampung. Tujuannya adalah untuk mendorong transformasi sistem pangan nasional.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Leonardo A. A. Teguh Sambodo, menyatakan bahwa program ini selaras dengan prioritas nasional. Hal ini terutama dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan ketahanan pangan.

Bappenas sangat berharap program ini dapat secara signifikan meningkatkan akses pembiayaan bagi para petani. Selain itu, inisiatif ini juga diharapkan mampu mendorong penerapan Climate-Smart Agriculture (Pertanian Cerdas Iklim) di seluruh negeri.

Penerapan praktik pertanian cerdas iklim ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani secara menyeluruh. Hal ini juga akan memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Program ini akan diintegrasikan dengan program prioritas lainnya, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Petani kecil di Indonesia merupakan tulang punggung sektor pertanian, tetapi mereka sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Cuaca ekstrem, kekeringan berkepanjangan, dan wabah hama semakin mengancam mata pencarian mereka. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pendapatan pedesaan tetapi juga ketahanan pangan nasional secara keseluruhan.

Menghadapi tantangan tersebut, program ini akan menyediakan pelatihan komprehensif bagi petani untuk mengadopsi praktik pertanian cerdas iklim yang inovatif. Fokus utama adalah pada pertanian pangan tahan iklim, seperti teknik padi hemat air.

Setidaknya 15.000 petani di Jawa Timur akan menerima pelatihan ini, memungkinkan mereka untuk meningkatkan produktivitas. Pertanian cerdas iklim mencakup berbagai praktik dan teknologi yang peka terhadap konteks lokal.

Pendekatan ini memungkinkan petani untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, praktik ini juga memperkuat ketahanan mereka terhadap perubahan iklim yang terus berlangsung.

Untuk mendukung petani kecil dalam mengadopsi praktik berkelanjutan dalam skala besar, program ini mengintegrasikan dan memanfaatkan mekanisme pembiayaan inovatif yang sudah ada. Ini termasuk skema asuransi iklim Indonesia, Obligasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Bond), Green Sukuk, dan pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Teguh Sambodo menjelaskan bahwa melalui program ini, petani skala kecil akan didukung untuk menerapkan pertanian berkelanjutan. Ini menjadi prasyarat penting untuk mengakses asuransi iklim serta memperluas akses ke teknologi cerdas iklim mutakhir, seperti irigasi bertenaga surya.

Program ini juga memiliki target ambisius untuk memobilisasi 150 juta dolar AS dari penerbitan SDG Bond tahunan Indonesia, Green, dan Green Sukuk berbasis proyek. Dana ini akan digunakan untuk membiayai praktik berkelanjutan dan biofortifikasi beras bagi setidaknya 300.000 petani kecil.

Selain itu, BPDLH diharapkan dapat menyalurkan pembiayaan mikro kepada 400 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM ini akan melaksanakan proyek agro-silvo-pastoral layak kredit yang menggabungkan budidaya tanaman, kehutanan, dan peternakan.

Food and Agriculture Organization (FAO) akan memimpin program ini selama periode 2026-2027. FAO akan bekerja sama dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD), United Nations Development Programme (UNDP), dan United Nations Resident Coordinator Office (UNRCO).

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, menyampaikan bahwa dari investasi Program Bersama sebesar 2 juta dolar AS, mereka menargetkan mobilisasi 205 juta dolar AS dalam pembiayaan publik dan swasta.

Program ini didukung oleh Joint SDG Fund, bekerja sama dengan UN Food Systems Coordination Hub, serta kontribusi dari Uni Eropa dan berbagai negara. Negara-negara pendukung tersebut meliputi Belgia, Denmark, Jerman, Irlandia, Italia, Luksemburg, Monako, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Republik Korea, Arab Saudi, Spanyol, Swedia, dan Swiss.

Sumber: AntaraNews