Tak Dibacakan Suharso, Draf Revisi UU IKN Berisi Kewajiban Presiden Berikutnya Lanjutkan IKN

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan IKN Cara Baru Bernegara, bukan sekadar pemindahan ibu kota, melainkan kesempatan merancang ulang birokrasi dan layanan publik yang unggul.

Pemerintah tegaskan komitmen pemindahan ASN ke IKN, menargetkan Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028 sesuai Perpres 79/2025, sekaligus memastikan kesiapan infrastruktur sosial dan keberlanjutan fiskal.

Peraturan ini merupakan revisi dari Perpres Nomor 109 Tahun 2024 yang membahas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Terungkap Tujuan Revisi UU Kementerian Negara: Memudahkan Prabowo Susun Kabinet

Presiden Jokowi menandatangani pengesahan RUU DKJ (Daerah Khusus Jakarta).

Pemerintah butuh talenta PNS yang cakap digital di IKN.

Anas mengatakan terdapat sejumlah persyaratan kompetensi ASN yang akan dipindahkan ke IKN.

Setidaknya ada sembilan poin perubahan dalam revisi UU IKN.

Panja dibentuk setelah DPR mendengarkan pandangan pemerintah tentang alasan revisi UU IKN yang baru disahkan setahun lalu.

Revisi UU IKN yang baru untuk memberikan kewenangan lebih terhadap OIKN dari yang awalnya sebagai pengguna menjadi pengelola anggaran.

Salah satunya memberikan kejelasan terhadap status tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat setempat termasuk pengaturan tanah.

Pengisian jabatan eselon II oleh kalangan swasta seiring dengan berpindahnya ibu kota ke IKN Nusantara.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan pentingnya setiap perguruan tinggi memiliki Center of Excellence yang khas guna mendukung transformasi pembangunan nasional.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy tegaskan komitmen Indonesia menyiapkan Arah Pembangunan Pasca 2030, hadapi krisis iklim hingga disrupsi teknologi.

Bappenas menegaskan keberlanjutan adalah faktor krusial untuk mendongkrak daya saing komoditas berkelanjutan Indonesia di pasar global. Platform Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) menjadi instrumen utama dalam upaya ini.

Bappenas aktif mendorong pengembangan Biodiversity Credit sebagai instrumen pembiayaan inovatif untuk mengatasi kesenjangan pendanaan konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia yang mencapai 87 persen.

Bappenas menegaskan transformasi menuju ekonomi hijau bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis Indonesia untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan perlindungan lingkungan di tengah ancaman perubahan iklim.

Bappenas menekankan pentingnya Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial sebagai perspektif integral dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara strategis membangun identitas Gerbang Nusantara yang inovatif dan berdaya saing, beriringan dengan pembangunan IKN, untuk menarik investasi dan pariwisata.

Otorita IKN menegaskan hingga kini tak ada rencana pembangunan IKN dihentikan.

Putusan tersebut dinilai mempertegas, pembangunan IKN tetap berada dalam koridor konstitusi dan dapat terus berjalan sesuai tahapan pemerintah.

Keputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.

PDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) gencar menekan angka pengangguran melalui Program Siap Kerja Kukar. Inisiatif ini telah melatih ribuan warga dengan keterampilan relevan industri, membuka peluang kerja baru dan meningkatkan kemandirian ekono