Fraksi PKS menjadi satu-satunya partainya yang menolak revisi UU IKN.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Pengesahan revisi UU IKN digelar dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (3/10).
"Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat mengambil keputusan tentang revisi UU IKN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).
"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir.
Berdasarkan laporan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia ada tujuh fraksi yang setuju terhadap revisi UU IKN. Yaitu Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN dan PPP.
"Berdasarkan laporan Ketua Komisi II DPR RI bahwa terdapat 7 fraksi yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang," jelas Dasco.
Fraksi Partai Demokrat juga setuju terhadap revisi UU IKN. Tetapi Demokrat memberikan catatan terhadap revisi tersebut.
"Fraksi Partai Demokrat menyetujui dengan catatan atas RUU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU," jelas Dasco.
Sementara, Fraksi PKS menjadi satu-satunya partainya yang menolak revisi UU IKN untuk disahkan menjadi undang-undang.
"Sedangkan Fraksi PKS menolak RUU tentang perubahan atas UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan ke dalam pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna pada hari ini," jelas Dasco.
Fraksi PKS menjadi satu-satunya partainya yang menolak revisi UU IKN.
Seluruh fraksi menyetujui hasil rancangan revisi UU ITE yang dibahas oleh Komisi I DPR dengan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Dua isu penting dalam RUU Desa adalah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun jadi 9 tahun untuk dua periode.
Baca Selengkapnya
Pemerintah tengah membahas revisi UU ASN dengan Komisi II DPR.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Mahfud Md mengakui Revisi UU KPK melemahkan lembaga antirasuah. Namun, dia menegaskan tidak ikut dalam proses pembuatan regulasi itu.
Baca Selengkapnya
Mahfud MD menjawab pertanyaan soal revisi UU KPK bila terpilih bersama Ganjar menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Baca Selengkapnya
Guru Besar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat usia minimal cawapres.
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih belum setuju tentang aturan usia dan tak ingin merugikan hakim yang ada.
Baca Selengkapnya
Hamdan Zoelva meminta perubahan UU Mahkamah Konstitusi (MK) jangan dilakukan di tengah pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mengajukan revisi UU IKN. Salah satunya Kewajiban Presiden Berikutnya Lanjutkan IKN
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi