DPR-Pemerintah Sepakat RUU Penyesuaian Pidana Dibawa ke Paripurna

Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menyatakan pemerintah menyanbut baik usulan agar RUU ini menjadi usul dari DPR.

Rapat digelar di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta hari ini.

Meski demikian, usai pembahasan KUHP, Habiburokhman menyebut pihaknya akan lebih dulu membahas RUU tentang penyesuaian pidana.

Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyetujui RUU Perubahan KUHAP pada tingkat I dan akan membawanya ke sidang paripurna berikutnya untuk disahkan.

Komisi III DPR mulai menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi pada masa reses.

Kemudian prolegnas yang telah disepakati itu akan dibahas dalam rapat paripurna dalam waktu dekat.

Habiburokhman berharap pembahasan proses revisi UU KUHAP bisa mulai akhir tahun 2024.

RUU ini dirancang untuk menyelaraskan ratusan undang-undang sektoral dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Pembahasan DIM ini dilakukan bersama Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej di ruang Komisi III DPR.

Kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.

DPR menilai fasilitas Barantin belum memadai meski anggaran telah disetujui. Perbaikan dan modernisasi laboratorium ditargetkan rampung 2027.

Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan.

Langkah pemerintah yang saat ini berfokus pada pengendalian mobilitas untuk menekan permintaan bahan bakar minyak (BBM) memang patut diapresiasi.