Sorot Kekerasan di Daycare Yogyakarta, DPR Segera Panggil Mendikdasmen

Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Presiden Prabowo memerintahkan agar negara hadir cepat dalam menjawab permasalahan masyarakat.

Menteri PMK Pratikno meminta jajaran Pemda memeriksa setiap daycare yang ada di wilayah masing-masing.

Menteri PPPA mengapresiasi pelapor dan langkah cepat yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan keprihatinan mendalamnya atas kejadian ini. Sari menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus mengusut kasus ini.

Kasus kekerasan di daycare Yogyakarta menyoroti urgensi Perlindungan Anak di Indonesia. Komisi VIII DPR mendesak pembenahan sistemik dan penegakan hukum tegas demi masa depan bangsa.

Komisi A DPRD DIY mendesak aparat penegak hukum memberikan hukuman berat bagi 13 tersangka pelaku kekerasan di daycare Little Aresha Yogyakarta, menyusul penetapan tersangka.

Pemerintah Kota Yogyakarta bergerak cepat mengidentifikasi daycare terpercaya dan amanah guna menampung anak-anak korban kekerasan, menyusul insiden memilukan di salah satu tempat penitipan anak.

Pemerintah Daerah DIY menekankan asesmen menyeluruh bagi anak korban dugaan kekerasan di Daycare Little Aresha, memastikan penanganan komprehensif dari fisik hingga psikologis.

Anggota DPR RI Selly Andriany Gantina mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan anak di daycare Yogya yang menimpa ratusan korban, menyoroti kelemahan sistem pengawasan dan perizinan.

Anggota DPR RI Arzeti Bilbina mendesak pemerintah memberikan pendampingan psikologis intensif bagi anak-anak korban daycare di Yogyakarta, menyoroti dampak trauma jangka panjang yang bisa mengganggu tumbuh kembang.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Polda DI Yogyakarta mengusut tuntas kasus kekerasan anak Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, yang diduga melibatkan pimpinan yayasan seorang hakim aktif.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat peran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, demi memaksimalkan kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi nasional.

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

Misbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.

Abidin menyoroti persoalan mendasar mengenai ketimpangan distribusi tenaga medis di berbagai wilayah Indonesia yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.

Pemerintah dan DPR RI memastikan kondisi fundamental sektor perbankan nasional tetap kuat di tengah berbagai dinamika ekonomi dan pasar keuangan.

Pengesahan ini setelah sebelumnya menggelar rapat paripurna antara pemerintah dengan DPR RI dalam hal Komisi III pada Selasa (9/6).