LIVE

Kasus Kekerasaan di Daycare, Komisi VIII Tegaskan Perlindungan Anak Jadi Prioritas

Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

kekerasan anak daycare yogya
Kasus Kekerasaan di Daycare, Komisi VIII Tegaskan Perlindungan Anak Jadi Prioritas
Kasus Kekerasaan di Daycare, Komisi VIII Tegaskan Perlindungan Anak Jadi Prioritas (merdeka.com)

Komisi VIII DPR menegaskan bahwa perlindungan anak harus diprioritaskan saat membahas kasus dugaan kekerasan anak di tempat penitipan anak (daycare) bersama pemerintah dan keluarga korban.

"Komisi VIII DPR RI memandang bahwa keselamatan dan perlindungan anak harus menjadi prioritas utama,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko di gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/6).

Singgih mengatakan seluruh pihak tidak boleh lengah ketika anak-anak menjadi korban kekerasan di lingkungan yang dipercayai oleh orang tua sebagai tempat pengasuhan yang aman.

Rapat tersebut dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Aris Adi Leksono, serta perwakilan keluarga korban dugaan kekerasan anak di daycare.

Komisi VIII Soroti Kasus Kekerasan Anak di Daycare

Menurut dia, rapat tersebut dilaksanakan sebagai bentuk perhatian serius Komisi VII terhadap maraknya kasus kekerasan anak di daycare yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir.

“Peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan keprihatinan mendalam karena terjadi di ruang yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak tumbuh, belajar, dan mendapatkan pengasuhan,” kata Singgih.

Singgih menekankan bahwa anak dan ibu bekerja berhak memperoleh layanan pengasuhan yang aman dan layak, termasuk akses terhadap penitipan anak. Setiap anak juga berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, perlakuan yang salah, penelantaran, dan diskriminasi.

Dia menegaskan hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Kasus yang terungkap, menurut Singgih, menunjukkan perlindungan anak masih menghadapi tantangan, baik dari sisi pengawasan, standar pelayanan, kompetensi pengasuh, maupun mekanisme pencegahan dan penanganan ketika terjadi pelanggaran.

“Kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai kasus yang berdiri sendiri, melainkan harus menjadi momentum untuk evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola layanan penitipan anak di Indonesia,” tutur Singgih.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Muhamad Agil Aliansyah
Editor Muhamad Agil Aliansyah
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Temukan Potensi Boros Rp 12 Triliun, Pemerintah Tata Ulang Program MBG

{{caption}}
Seskab Teddy: Jusuf Kalla Minta Bertemu Prabowo

{{caption}}
Nanik Menghadap Prabowo, Bawa Kabar Gembira soal MBG

{{caption}}
Pramono Klarifikasi soal Rencana Tarif Transjabodetabek Naik hingga Rp 15 Ribu

{{caption}}
Penjualan Tiket Konser BTS Dibuka, Promotor Wanti-Wanti soal Penipuan Bermodus Ordal

{{caption}}
Pramono Ancam Cabut KJP Pelaku Perundungan Bocah hingga Koma

Topik Terkait
{{caption}}
Belum Ada Aturan Jelas Lembaga yang Menaungi Daycare

Tidak adanya rujukan jelas peraturan soal siapa yang bertanggung jawab atas tugas pengawasan di daycare.

Daycare
{{caption}}
Sorot Kekerasan di Daycare Yogyakarta, DPR Segera Panggil Mendikdasmen

Kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

DPR
{{caption}}
DPR Soroti Kasus Daycare Jogja, Minta Proses Hukum Diusut hingga Tuntas

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan keprihatinan mendalamnya atas kejadian ini. Sari menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus mengusut kasus ini.

DPR RI
{{caption}}
Komisi VIII DPR Tegaskan Negara Tak Boleh Lengah Jamin Perlindungan Anak di Daycare

Kasus kekerasan di daycare Yogyakarta menyoroti urgensi Perlindungan Anak di Indonesia. Komisi VIII DPR mendesak pembenahan sistemik dan penegakan hukum tegas demi masa depan bangsa.

perlindungan anak
{{caption}}
BPKN Minta Pemda Perketat Pengawasan Daycare Demi Lindungi Anak

BPKN mendesak pemerintah daerah memperketat Pengawasan Daycare secara berkala. Kasus penganiayaan anak menyoroti pentingnya legalitas dan standar keselamatan layanan untuk melindungi anak.

BPKN Pengawasan Daycare
{{caption}}
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Kekerasan Anak Daycare Yogya, Soroti Lemahnya Pengawasan

Anggota DPR RI Selly Andriany Gantina mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan anak di daycare Yogya yang menimpa ratusan korban, menyoroti kelemahan sistem pengawasan dan perizinan.

Kekerasan Anak Daycare Yogya
{{caption}}
Legislator Desak Pemerintah Dampingi Psikolog untuk Korban Daycare di Yogyakarta

Anggota DPR RI Arzeti Bilbina mendesak pemerintah memberikan pendampingan psikologis intensif bagi anak-anak korban daycare di Yogyakarta, menyoroti dampak trauma jangka panjang yang bisa mengganggu tumbuh kembang.

Korban Daycare
{{caption}}
Kemenkumham Intensifkan Pemantauan Proses Hukum Kekerasan Anak dan Perempuan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperketat pemantauan proses hukum kasus kekerasan anak dan perempuan untuk memastikan perlindungan korban secara maksimal.

hukum
{{caption}}
Puan Maharani Tekankan Pentingnya Pendampingan dan Pengawasan Daycare Ramah Anak

Puan meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan dan aturan di tempat penitipan anak (TPA).

Berita Puan Maharani
{{caption}}
Ketua DPR Minta Polisi Usut Tuntas Penganiayaan Balita di Daycare Depok: Kekerasan Anak Tak Bisa Dibiarkan

Puan menekankan pentingnya pendampingan hukum dan psikologi bagi para korban dan keluarganya.

Penganiayaan Bayi
{{caption}}
Orangtua Curhat ke DPR, Ungkap Anaknya Korban Daycare Yogyakarta Alami Trauma hingga Gizi Buruk

Hal itu terungkat dalam rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/6).

berita update
{{caption}}
Kapolda Sulbar Ajak Masyarakat Perkuat Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Ancaman Digital

Kapolda Sulbar Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat perlindungan anak dari kekerasan, perundungan, dan bahaya media sosial yang mengancam tumbuh kembang mereka.

ancaman digital
{{caption}}
Bupati Gunungkidul Pastikan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Patuk

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih meninjau langsung kondisi balita korban dugaan kekerasan ibu kandung di Patuk, menegaskan komitmen Pemkab dalam Perlindungan Anak Gunungkidul.

anak terlantar
{{caption}}
Pelaku Pencabulan dan Pembunuhan Anak di Makassar Terancam Penjara Seumur Hidup

Seorang pemuda di Makassar terancam hukuman penjara seumur hidup atas kasus pencabulan dan pembunuhan anak. Simak detail ancaman hukuman berlapis yang menjerat pelaku dan perkembangan penyidikan terkini.

hukum pidana
{{caption}}
Pemkab Banjar Percepat Replikasi Program Kabupaten Layak Anak untuk Perlindungan Optimal

Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen mempercepat replikasi program Kabupaten Layak Anak (KLA) hingga tingkat desa. Langkah ini bertujuan memperkuat sistem perlindungan anak dan menekan kasus perkawinan anak di daerah.

dinsos p3ap2kb
{{caption}}
Polres Tana Toraja Amankan Enam Pelaku Perundungan Siswi, Video Viral di Media Sosial

Polres Tana Toraja berhasil mengamankan enam pelaku perundungan siswi berinisial AG (14) yang videonya viral, memicu keprihatinan dan sorotan terhadap kasus kekerasan anak.

hukum perundungan
{{caption}}
DP3A Makassar Ajak Masyarakat Berani Laporkan Kekerasan Anak dan Perempuan

DP3A Makassar mengajak masyarakat berani melaporkan dugaan kekerasan anak dan perempuan melalui aplikasi Sakina. Tujuannya untuk penanganan cepat dan perlindungan korban.

aplikasi sakina