Puan Maharani Tekankan Pentingnya Pendampingan dan Pengawasan Daycare Ramah Anak

Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Kasus kekerasan di daycare Yogyakarta menyoroti urgensi Perlindungan Anak di Indonesia. Komisi VIII DPR mendesak pembenahan sistemik dan penegakan hukum tegas demi masa depan bangsa.

Anggota DPR RI Arzeti Bilbina mendesak pemerintah memberikan pendampingan psikologis intensif bagi anak-anak korban daycare di Yogyakarta, menyoroti dampak trauma jangka panjang yang bisa mengganggu tumbuh kembang.

Dia juga meminta aparat penegak hukum bersama instansi terkait untuk memberikan perlindungan maksimal bagi korban.

Puan mendukung langkah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kemensos dalam memberikan pendampingan bagi korban.

Puan menegaskan bahwa negara harus lebih aktif dalam mencegah kasus kekerasan seksual, termasuk melalui edukasi di lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas.

Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan agar Pemerintah harus segera memberikan pendampingan dan bimbingan keperawatan kepada masyarakat guna mencegah KDRT.

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap ada program-program dari Pemerintah yang dapat mencegah terjadinya KDRT.

Kasusnya kini sedang ditangani Polres Metro Depok. Tata sebagai pelaku penganiayaan yang juga pemilik daycare sudah diamankan.

Puan Maharani mendukung penuh Pemerintah yang menyiapkan standardisasi Daycare Ramah Anak.

Puan menekankan pentingnya pendampingan hukum dan psikologi bagi para korban dan keluarganya.

Puan mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan pekerja, termasuk keamanan transportasi

Puan juga mendorong agar investigasi atas kecelakaan tersebut harus menghasilkan pembelajaran struktural yang jelas.

Menurut Puan, kerja sama DPR dengan media sangat dibutuhkan demi memastikan perjuangan bagi rakyat dapat diketahui.

Dalam kegiatan ini, PIA DPR membagikan bantuan sembako bagi karyawan DPR dan santunan untuk anak yatim dalam rangka bulan Ramadan 1447 H.

Puan berharap seluruh masyarakat Indonesia terus menumbuhkan semangat kebersamaan di bulan Ramadan.

Puan menjelaskan, kritis berarti memiliki analisa yang tajam, berbasis regulasi, berdasarkan data, fokus pada substansi dan bukan menyerang personal.

Abidin menyoroti persoalan mendasar mengenai ketimpangan distribusi tenaga medis di berbagai wilayah Indonesia yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan bahwa negara harus hadir dan bertanggung jawab atas uang masyarakat.

Romy menilai, putusan MK tersebut justru memberikan ruang yang lebih sehat & realistis bagi pemerintah dalam mempersiapkan proses transisi secara bertahap.

Nurul menyoroti peringatan dari ILO terkait dampak AI terhadap kualitas pekerjaan, ketimpangan digital, hingga perlindungan hak pekerja.

Azis menilai tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana negara menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat

Romy menegaskan dirinya siap memperjuangkan alokasi anggaran khusus agar revitalisasi fasilitas digital tersebut dapat segera direalisasikan.