Azis Subekti: Negara Tidak Boleh Abai Lindungi Rakyat di Tengah Guncangan Global

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menegaskan negara harus tetap hadir dan berpihak kepada rakyat di tengah tekanan global yang semakin berat, mulai dari konflik berkepanjangan, lonjakan harga energi, hingga terganggunya rantai pasok dunia. Menurut Azis, arah keberpihakan negara sejatinya telah ditegaskan dalam konstitusi. Ia menyebut UUD NRI 1945 menempatkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagai janji dasar yang wajib diwujudkan negara.

"Kalimat itu menolak netralitas. Ia menolak sikap acuh. Ia menegaskan bahwa negara harus berpihak ketika hidup menjadi berat," ujar Azis, Selasa (7/4/2026).

Ia menilai tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana negara menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Dalam situasi seperti ini, kata dia, kepemimpinan diuji melalui keberanian menentukan pihak yang harus diselamatkan lebih dahulu.

Azis menyoroti kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang menjaga harga BBM di tengah tekanan global. Langkah tersebut dinilai penting agar biaya transportasi tetap terjangkau, harga pangan tidak melonjak, dan pelaku usaha kecil bisa bertahan.

"Bagi banyak keluarga, ini bukan kebijakan besar. Ini cara bertahan," kata Azis.

Namun, ia mengingatkan kebijakan perlindungan harga BBM juga membuka ruang penyimpangan, terutama potensi penyelundupan akibat disparitas harga dengan negara lain. Karena itu, ia menekankan perlunya pengawasan yang lebih tegas agar subsidi benar benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

"Negara tidak bisa menutup mata. Perlindungan harus dijaga agar tetap sampai pada yang berhak," tegasnya.

Selain sektor energi, Azis juga menyoroti dampak kenaikan harga avtur terhadap biaya penerbangan, termasuk perjalanan haji. Menurut dia, persoalan ini tidak semata ekonomi, tetapi juga menyangkut harapan masyarakat yang telah menunggu bertahun tahun untuk beribadah.

"Negara tidak boleh membiarkan harapan itu terputus," ujarnya.

Ia mendorong langkah yang terukur, seperti menahan kenaikan biaya di sektor sensitif, meningkatkan efisiensi layanan, melakukan negosiasi biaya, dan membuka ruang subsidi agar beban jamaah tidak terlalu berat. Azis juga menegaskan penguatan peran negara melalui pengelolaan sumber daya, BUMN, dan sektor strategis bukan ditujukan untuk menumpuk keuntungan, melainkan agar hasilnya kembali kepada rakyat dalam bentuk subsidi, layanan publik, dan perlindungan sosial.

"Apa yang dikumpulkan harus kembali ke subsidi, ke layanan publik, ke perlindungan sosial. Jika berhenti berputar, ia kehilangan makna," kata dia.

Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya keseimbangan agar negara tetap cukup kuat untuk melindungi rakyat, namun tidak menjauh dari masyarakat dan tetap terbuka terhadap koreksi. Pada akhirnya, Azis menilai ukuran negara kesejahteraan tidak hanya tercermin pada angka ekonomi, tetapi pada hal yang dirasakan langsung masyarakat, seperti akses kesehatan, kepastian pekerjaan, dan kemampuan beribadah dengan tenang.

"Kekuasaan bukan tujuan, melainkan alat. Ekonomi bukan sekadar akumulasi, tetapi distribusi harapan," tutup Azis.