Puan Tekankan Pentingnya Pencegahan dan Pemulihan bagi Korban Kekerasan Seksual

Puan mendorong pelibatan anak dalam musyawarah pembangunan desa/kota untuk menjamin hak partisipasi mereka.

Puan mendorong Kemendikbud, dinas pendidikan, dan sekolah memperkuat mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia, termasuk platform digital anonim.

Puan mengatakan tindakan tersebut adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi.

Puan mendorong audit menyeluruh terhadap mekanisme pembimbingan akademik, termasuk tata kelola etika di kampus.

Kasus kekerasan seksual di Indonesia hingga saat ini masih marak di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan

Puan pun mengingatkan, Indonesia memiliki berbagai regulasi hukum melindungi masyarakat dari tindak kekerasan seksual.

Kesadaran rakyat perlu dibangun bahwa perilaku KDRT tidak bisa dinormalisasikan dan harus segera dilaporkan.

Puan meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas semua pelaku KDRT dan kekerasan terhadap perempuan juga anak tanpa toleransi.

Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan agar Pemerintah harus segera memberikan pendampingan dan bimbingan keperawatan kepada masyarakat guna mencegah KDRT.

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap ada program-program dari Pemerintah yang dapat mencegah terjadinya KDRT.

Puan meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan dan aturan di tempat penitipan anak (TPA).

Puan menekankan pentingnya pendampingan hukum dan psikologi bagi para korban dan keluarganya.

Menurut Puan, kerja sama DPR dengan media sangat dibutuhkan demi memastikan perjuangan bagi rakyat dapat diketahui.

Dalam kegiatan ini, PIA DPR membagikan bantuan sembako bagi karyawan DPR dan santunan untuk anak yatim dalam rangka bulan Ramadan 1447 H.

Puan berharap seluruh masyarakat Indonesia terus menumbuhkan semangat kebersamaan di bulan Ramadan.

Puan menjelaskan, kritis berarti memiliki analisa yang tajam, berbasis regulasi, berdasarkan data, fokus pada substansi dan bukan menyerang personal.

Bagi PDI Perjuangan, kata Puan, posisi sebagai partai politik penyeimbang bukanlah posisi pasif, apalagi sekadar menunggu keadaan.

Secara khusus, Puan berharap umat Nasrani yang menjadi korban bencana dapat tetap merayakan Natal meski dalam kondisi yang berbatas.

Puan menilai, kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara setiap Jumat akan langsung diuji oleh satu ukuran yang paling mudah dirasakan masyarakat.

Puan pun mendukung langkah Pemerintah yang meminta otoritas-otoritas terkait untuk melakukan investigasi atas gugurnya Pasukan Perdamaian Indonesia.

Meski ada perbedaan Hari Raya Idul Fitri, Puan mengajak semua pihak untuk terus menjaga kebersamaan dan selalu membangun toleransi.

Dalam pidato penutupan masa sidang DPR, Puan menjelaskan kinerja dewan sesuai fungsi-fungsi DPR mulai dari legislasi, anggaran, hingga pengawasan.

Puan menyatakan DPR melalui fungsi konstitusional telah merespon berbagai hal penting dan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan perekonomian nasional.

Menurut Puan, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB dan amanat Pembukaan UUD 1945.