Megawati Usulkan Konferensi Asia-Afrika Jilid II Atasi Geopolitik Global

Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menyerukan pentingnya Konferensi Asia-Afrika (KAA) Jilid II untuk mengatasi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Usulan ini disampaikan dalam acara peringatan 71 Tahun KAA di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, pada Sabtu.

Menurut Megawati, dunia kini memerlukan pemikiran alternatif tentang bagaimana perdamaian bisa diwujudkan sehingga semangat Konferensi Asia-Afrika 1955 sangat relevan untuk menjadi jawaban atas tantangan kesetaraan antarbangsa. Ini juga penting di tengah ancaman neokolonialisme dan imperialisme modern.

Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi kompas bagi masa depan bangsa dan dunia, sejalan dengan pemikiran geopolitik Bung Karno. Konferensi ini dianggap krusial untuk menjaga kedaulatan negara-negara merdeka dari berbagai bentuk tekanan.

Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa Konferensi Asia-Afrika Jilid II sangat relevan dilaksanakan mengingat ancaman neokolonialisme dan imperialisme masih bekerja dalam sifat serta corak yang berbeda pada era modern ini. Hal ini menjadi dasar kuat untuk kembali menyatukan suara negara-negara Asia dan Afrika.

Semangat Bandung tahun 1955, yang mengedepankan kesetaraan dan kemerdekaan bangsa-bangsa, perlu dihidupkan kembali melalui forum ini. Tujuannya adalah untuk bersama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan global yang mengancam stabilitas dan kedaulatan negara.

"Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika Jilid II sangat relevan. Di sinilah pemikiran geopolitik Bung Karno menjadi kompas bagi masa depan bangsa dan dunia," kata Megawati saat berpidato. Usulan ini mencerminkan kebutuhan akan pendekatan kolektif dan mandiri dari negara-negara berkembang.

KAA Jilid II diharapkan dapat menjadi platform strategis untuk membangun solidaritas dan kekuatan bersama dalam menghadapi tantangan geopolitik. Ini termasuk upaya menjaga kedaulatan bangsa-bangsa merdeka dari intervensi asing.

Selain mengusulkan Konferensi Asia-Afrika Jilid II, Megawati juga menyerukan perlunya reformasi total atau re-tooling terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Struktur PBB saat ini dinilai sudah usang karena lahir dari konstelasi Perang Dunia II.

Megawati menyampaikan kembali gagasan Presiden pertama RI Soekarno yang mendesak untuk menghapus hak istimewa atau hak veto negara-negara tertentu. Hak veto ini dinilai menciptakan ketimpangan global dan menghambat keadilan internasional.

Perubahan Piagam PBB dengan memasukkan Pancasila sebagai landasan internasional juga menjadi poin penting dalam usulan reformasi ini. "Perlu ada perubahan Piagam PBB dengan memasukkan Pancasila sebagai landasan internasional," ujarnya.

Lebih lanjut, Megawati mendorong perubahan struktur Dewan Keamanan PBB hingga pemindahan Markas Besar PBB ke negara yang netral. Markas Besar PBB, menurutnya, harus berada di lokasi yang tidak menjadi bagian dari persaingan kekuatan besar atau perang dingin.

Reformasi ini mendesak mengingat situasi geopolitik dunia yang sedang bergejolak, seperti dinamika politik Venezuela serta serangan terhadap Iran. Peristiwa tersebut merupakan bukti bahwa sistem internasional saat ini sedang "goncang" dan memerlukan penyesuaian fundamental.

Sumber: AntaraNews