Kemenkumham Intensifkan Pemantauan Proses Hukum Kekerasan Anak dan Perempuan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia kini mengintensifkan pemantauan terhadap proses hukum kasus kekerasan yang menimpa anak-anak dan perempuan. Langkah strategis ini diambil guna memastikan setiap korban kekerasan mendapatkan perlindungan hukum yang berlaku secara maksimal dan penanganan yang adil.

Direktur Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha Kemenkumham, Giyanto Wiyono, secara tegas meminta seluruh kantor wilayah (kanwil) untuk aktif membantu dan memantau penyelesaian kasus-kasus tersebut di daerah masing-masing. Pernyataan penting ini disampaikan Giyanto saat berada di Pangkalpinang pada Jumat (13/2), menunjukkan komitmen Kemenkumham.

Pemantauan ini menjadi krusial mengingat Kemenkumham memiliki kewajiban untuk memastikan proses hukum berjalan adil bagi korban dan pelaku. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga yang berwenang telah memberikan perlindungan saksi dan korban kekerasan secara optimal sesuai mandatnya.

Giyanto Wiyono menekankan bahwa tugas utama Kemenkumham adalah memastikan penanganan kasus kekerasan dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku. Ini mencakup bagaimana kasus ditangani, pemenuhan hak-hak dasar korban, serta penempatan korban yang aman dan tepat selama proses hukum berlangsung.

Lebih lanjut, Kemenkumham juga menggarisbawahi pentingnya perlakuan yang berbeda dan sensitif bagi korban kekerasan, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Perlakuan khusus ini harus disesuaikan dengan kondisi fisik dan psikologis masing-masing korban untuk menjamin pemulihan dan perlindungan optimal tanpa menimbulkan trauma tambahan.

Setiap kanwil diminta untuk secara proaktif memantau dan memberikan bantuan dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari pelaporan hingga penyelesaian. Tujuannya adalah memastikan tidak ada korban yang terabaikan, semua hak mereka terpenuhi, dan keadilan dapat ditegakkan secara menyeluruh.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3ACSKB) Kepulauan Bangka Belitung, Asyraf Suryadin, mengungkapkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di wilayahnya masih tergolong tinggi. Kondisi ini menuntut sinergi kuat antarberbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk menekan angka kasus dan memberikan pendampingan komprehensif kepada korban.

Dinas P3ACSKB Kepulauan Bangka Belitung telah menunjukkan komitmennya dengan memberikan pendampingan kepada sekitar 100 anak korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2025. Pendampingan ini mencakup aspek perlindungan hukum, dukungan sosial, serta upaya pemulihan trauma yang memadai agar korban dapat kembali menjalani hidup dengan normal.

Hingga saat ini, Dinas P3ACSKB masih terus mendampingi belasan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dari kasus-kasus yang terjadi pada tahun sebelumnya. Upaya berkelanjutan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi para korban, sekaligus mendorong pencegahan kasus serupa di masa mendatang.

Sumber: AntaraNews