Revisi Kuhap

Habiburrokhman memperingatkan agar MA tidak membuat aturan yang menyimpang dari KUHAP.

Kementerian HAM mendesak DPR agar Revisi KUHAP selaras dengan instrumen HAM internasional seperti ICCPR dan UNCAT, demi peradilan yang lebih adil dan perlindungan dari penyiksaan. Apa urgensinya?

Sejumlah advokat senior hadir, seperti Hotman Paris Hutapea hingga Palmer Situmorang

KPK mengkritik RUU KUHAP hanya mengatur pencekalan untuk tersangka.

"Jadi saya bingung disebut KUHAP baru bahaya. Lah justru pengaturan di KUHAP yang existing saat inilah yang bahaya." kata Habiburokhman.

Kompensasi itu sesuai Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menurut Habiburokhman, dengan DIM yang telah diterima, Komisi III siap menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk membahas lebih lanjut revisi KUHAP.

Komisi III DPR RI berencanakan akan merampungkan Rancangan ‎Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada Desember mendatang.

Komisi III DPR mulai menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi pada masa reses.

Pembahasan RUU KUHAP yang baru juga dipandang cukup relevan