Krisis Energi Global, Legislator PDIP Sebut Momentum Transformasi Sistem Transportasi Angkutan Umum

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Irine Yusiana Roba Putri, menyoroti krisis energi global yang tengah terjadi serta respons kebijakan pemerintah dalam menghadapinya.

Menurut Irine, langkah pemerintah yang saat ini berfokus pada pengendalian mobilitas untuk menekan permintaan bahan bakar minyak (BBM) memang patut diapresiasi. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum cukup untuk menjawab tantangan jangka panjang.

"Saya mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam merespons kondisi ini melalui skema pengendalian permintaan dan mobilitas. Tapi hal tersebut belum menjawab tantangan jangka panjang. Namun, langkah tersebut belum menyentuh transformasi sistem transportasi secara structural," katanya dalam keterangan, Selasa (21/4).

Dorong Peralihan Subsidi ke Transportasi Publik

Irine menyoroti kondisi transportasi nasional yang masih didominasi kendaraan pribadi, sehingga menyebabkan konsumsi energi menjadi tinggi dan tidak efisien.

“Sektor transportasi memang paling rentan. Lebih dari separuh konsumsi BBM nasional berasal dari sini, dan masih sangat didominasi kendaraan pribadi. Akibatnya, sistem kita boros energi, tidak efisien, dan sangat rentan terhadap gejolak harga minyak dunia,” lanjutnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Irine mendorong pemerintah untuk mereorientasi kebijakan subsidi energi. Ia mengusulkan agar subsidi BBM secara bertahap dialihkan menjadi investasi pada transportasi publik yang berkelanjutan.

"Kita harus segera mereorientasi subsidi energi: alihkan secara bertahap dari subsidi BBM kendaraan pribadi menjadi subsidi operasional dan pengembangan angkutan umum yang berkelanjutan,” tuturnya.

Ia menilai, investasi di sektor transportasi publik bukan hanya berdampak sosial, tetapi juga memiliki nilai ekonomi strategis.

"Investasi di transportasi publik bukan hanya kebijakan sosial, tapi investasi ekonomi strategis yang menghasilkan penghematan energi, lapangan kerja, dan pengurangan kemacetan. Pengguna utama transportasi umum adalah masyarakat berpenghasilan bawah, jadi subsisi ke sana lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Momentum Perbaikan Sistem Transportasi Nasional

Menutup pernyataannya, Irine menegaskan bahwa krisis energi saat ini harus dijadikan momentum untuk melakukan perubahan mendasar dalam sistem transportasi Indonesia.

“Krisis energi tidak boleh dijawab hanya dengan membatasi mobilitas. Masyarakat harus tetap bisa mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan dengan mudah. Komisi V DPR RI akan mendorong agar krisis ini benar-benar menjadi titik balik menuju sistem transportasi Indonesia yang efisien, tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan,” katanya.