DPR Soroti Fasilitas Barantin yang Dinilai Belum
DPR menilai fasilitas Barantin belum memadai meski anggaran telah disetujui. Perbaikan dan modernisasi laboratorium ditargetkan rampung 2027.
Komisi IV DPR RI menyoroti keterbatasan fasilitas Badan Karantina Indonesia (Barantin) yang dinilai belum memadai untuk mendukung peran strategisnya sebagai garda terdepan pengawasan komoditas impor dan ekspor.
Sorotan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke fasilitas Balai Besar Karantina Satuan Pelaksana Bandara Hasanuddin Makassar, Kamis (23/4/2026).
Dalam kunjungan itu, DPR menilai kondisi sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan agar mampu menjawab kebutuhan pengawasan di negara dengan aktivitas perdagangan besar seperti Indonesia.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menegaskan bahwa Barantin memiliki peran vital dalam menjaga keamanan komoditas dari sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.
“Barantin ini merupakan garda terdepan dalam pengamanan barang, baik yang masuk maupun keluar, termasuk komoditas ekspor dan impor,” ujarnya.
Namun demikian, ia menilai fasilitas yang ada saat ini belum sebanding dengan besarnya tanggung jawab tersebut. Menurutnya, kondisi sarana yang terbatas berpotensi menghambat optimalisasi pengawasan di lapangan.
Panggah mengungkapkan bahwa DPR sebenarnya telah menyetujui anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk mendukung operasional Barantin pada 2026. Namun, anggaran tersebut kemudian mengalami penyesuaian menjadi Rp1,4 triliun.
“Meski ada pemotongan anggaran, kinerja teman-teman di Barantin tetap profesional. Tapi untuk negara sebesar ini, fasilitas yang ada masih jauh dari memadai,” katanya.
Ia pun mendorong adanya peningkatan fasilitas secara menyeluruh, baik melalui penambahan anggaran maupun alternatif pembiayaan seperti pinjaman (loan) untuk program strategis.
Perlu Penguatan Fasilitas
Sementara itu, Kepala Barantin RI, Sahat Manaor Panggabean, mengakui perlunya penguatan fasilitas, terutama dalam hal modernisasi laboratorium.
Ia menyebut, Barantin tengah merancang program pembaruan laboratorium secara nasional yang ditargetkan rampung pada 2027.
Program ini mencakup peningkatan peralatan serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.
“Kami menargetkan seluruh laboratorium karantina di Indonesia sudah dimodernisasi pada 2027, sehingga dapat setara dengan negara maju,” ujar Sahat.
Untuk merealisasikan program tersebut, dibutuhkan anggaran sekitar Rp4 hingga Rp5 triliun. Selain pengadaan alat, peningkatan kompetensi SDM juga menjadi fokus utama agar operasional dapat berjalan optimal.
Di sisi lain, Barantin juga terus mengembangkan sistem layanan berbasis digital yang telah terhubung dengan sejumlah negara mitra. Sistem ini diharapkan mampu mempercepat proses layanan sekaligus meningkatkan efisiensi pengawasan.
Meski demikian, DPR menilai modernisasi fasilitas tetap menjadi kebutuhan mendesak agar peran Barantin sebagai pengawal lalu lintas komoditas nasional dapat berjalan maksimal di tengah dinamika perdagangan global.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5564566/original/080878300_1776951891-rustam.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5564496/original/078554300_1776946321-IMG_20260423_152550_809.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5487924/original/037792000_1769684155-2.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5564093/original/036138100_1776925912-1.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4694814/original/031178200_1703198674-Ketua_KPK_Non_Aktif_KPK_Firli_Bahuri-HERMAN_7.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4090566/original/048504400_1657938268-ilustrasi_penemuan_mayat.jpg)
