DPRD Jabar Dorong Optimalisasi Balai Mekanisasi Pertanian, Ternyata Kebutuhan SDM Krusial!

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat baru-baru ini secara aktif mendorong optimalisasi kinerja Satuan Pelayanan (Satpel) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Dorongan ini muncul setelah adanya evaluasi yang menunjukkan masih terdapat kekurangan signifikan dalam infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana di UPTD tersebut. Penilaian ini menjadi dasar utama bagi Komisi II untuk mendesak perbaikan menyeluruh demi peningkatan kualitas layanan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Lina Ruslinawati, pada Sabtu lalu di Bandung, menegaskan pentingnya perhatian terhadap kondisi balai ini. Menurutnya, aspek sumber daya manusia menjadi sektor paling krusial dalam pelaksanaan kegiatan operasional di UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM diharapkan dapat secara langsung berdampak positif pada efektivitas kerja balai. Selain itu, perbaikan infrastruktur bangunan juga menjadi prioritas mengingat kondisi yang memerlukan perawatan komprehensif.

Optimalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi Balai Mekanisasi Pertanian Padaherang dalam mendukung sektor pertanian di Jawa Barat, khususnya di lima wilayah cakupan kerjanya. Dengan perbaikan yang komprehensif, balai ini dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada petani. Dukungan penuh dari Komisi II DPRD Jabar menjadi kunci untuk merealisasikan tujuan peningkatan kinerja dan fasilitas yang lebih memadai.

Sumber daya manusia menjadi sorotan utama dalam upaya optimalisasi kinerja Balai Mekanisasi Pertanian Padaherang. Lina Ruslinawati menekankan bahwa ketersediaan personel yang memadai adalah fondasi penting untuk menjalankan seluruh fungsi kerja balai secara efektif. Tanpa SDM yang cukup, berbagai program dan layanan yang seharusnya diberikan kepada petani akan terhambat dan tidak berjalan optimal.

Balai Mekanisasi Pertanian Padaherang memiliki cakupan kerja yang luas, menaungi lima wilayah Satpel, yaitu Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar. "Di satuan brigade perlindungan tanaman pangan hortikultura sumber daya manusianya hanya ada satu orang, sementara cakupan wilayah kerjanya lima kabupaten dan kota," ujar Lina. Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan antara beban kerja dan jumlah personel.

Idealnya, menurut Lina, setiap wilayah cakupan kerja harus memiliki penanggung jawab yang memadai untuk memastikan layanan dapat tersalurkan dengan baik. Kebutuhan penambahan pegawai di bidang-bidang tertentu menjadi sangat mendesak. Penambahan SDM ini tidak hanya akan meringankan beban kerja personel yang ada, tetapi juga meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan kepada para petani di wilayah tersebut.

Selain masalah SDM, infrastruktur dan peralatan di UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian Padaherang juga memerlukan perbaikan serius. Beberapa perbaikan infrastruktur bangunan harus segera dilakukan mengingat kondisinya yang memerlukan perawatan komprehensif. Bangunan yang memadai akan mendukung lingkungan kerja yang lebih produktif dan aman bagi para staf.

Balai ini juga memiliki fungsi penting sebagai tempat perbaikan alat dan mesin pertanian (alsintan) milik petani. Namun, Lina Ruslinawati mengungkapkan bahwa perangkat dan peralatan yang tersedia untuk melakukan servis alsintan di balai tersebut tidak memadai. Keterbatasan ini menghambat kemampuan balai untuk memberikan layanan perbaikan yang cepat dan efisien kepada petani.

"Oleh karena itu kami Komisi II mendukung untuk mengoptimalkan apa yang dibutuhkan oleh satuan pelayanan ini," tutur Lina. Dukungan ini mencakup pengadaan peralatan servis yang lebih modern dan lengkap, serta perbaikan fasilitas pendukung lainnya. Dengan infrastruktur dan peralatan yang memadai, Balai Mekanisasi Pertanian dapat berfungsi lebih maksimal, memberikan dampak positif yang signifikan bagi petani dan sektor pertanian di Jawa Barat.

Sumber: AntaraNews