Ini Poin-Poin Perubahan dalam UU IKN

Badan Bank Tanah memastikan pengembangan wilayah penunjang Ibu Kota Nusantara (IKN) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) akan selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara, demi kepastian hukum dan perencanaan investasi.

Pemerintah tegaskan komitmen pemindahan ASN ke IKN, menargetkan Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028 sesuai Perpres 79/2025, sekaligus memastikan kesiapan infrastruktur sosial dan keberlanjutan fiskal.

Dengan telah ditandatangani delapan kontrak kerja tersebut, menjadi langkah lanjut dalam memastikan pembangunan kawasan lembaga tinggi negara di IKN.

Otorita IKN (OIKN) melaporkan progres terbaru pengembangan IKN Nusantara kepada Istana, menargetkan ibu kota politik modern pada 2028. Simak detail percepatannya!

Peraturan ini merupakan revisi dari Perpres Nomor 109 Tahun 2024 yang membahas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Kawasan tersebut menjadi pusat fungsi pemerintahan nasional, melengkapi pembangunan Istana Presiden dan kantor kementerian yang telah berlangsung sejak 2022.

Menurut Puan, Ketua Otoria IKN memang sempat mengadakan pertemuan dengan 3 Wakil Ketua DPR RI yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa & Cucun Ahmad Syamsurijal.

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk IKN untuk 2025 hingga 2029 sebesar Rp48,8 triliun.

Panja dibentuk setelah DPR mendengarkan pandangan pemerintah tentang alasan revisi UU IKN yang baru disahkan setahun lalu.

Revisi UU IKN yang baru untuk memberikan kewenangan lebih terhadap OIKN dari yang awalnya sebagai pengguna menjadi pengelola anggaran.

Pemerintah mengajukan revisi UU IKN. Salah satunya Kewajiban Presiden Berikutnya Lanjutkan IKN

Salah satunya memberikan kejelasan terhadap status tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat setempat termasuk pengaturan tanah.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur di atas 6% saat ini tentu tidak terlepas dari pembangunan IKN yang sedang berlangsung.

Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas membahas pentingnya keterlibatan dan kolaborasi semua pihak.

Fraksi PKS menjadi satu-satunya partainya yang menolak revisi UU IKN.

Pemerintah mengajukan perubahan UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Pakar hukum tata negara menegaskan Jakarta Ibu Kota Sah Republik Indonesia sampai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke IKN diterbitkan, memastikan kepastian hukum.